KPK akan Panggil Eks KSAU di Kasus Helikopter AW-101

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 13 Oktober 2022 10:23 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna, untuk hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW)-101. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan dana komando sebesar Rp17,73 miliar yang disebut diterima Agus terkait pembelian helikopter angkut tersebut. "Ya tentu (eks KSAU Agus Supriatna bakal dipanggil). Bila nanti pada waktunya diagendakan pemeriksaan saksi di persidangan ini, dipastikan baik saksi yang ada diberkas perkara ataupun lainnya dipanggil untuk hadir sesuai kebutuhan pembuktian dakwaan jaksa," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/10). KPK berharap agar semua pihak yang akan diperiksa menjadi saksi, dapat bersikap kooperatif dan menerangkan secara terbuka dan jujur di dalam persidangan. Sebelumnya, Agus disebut menerima Rp17,73 miliar sebagai dana komando dalam pembelian Helikopter Agusta Westland (AW)-101. Hal itu terungkap saat tim jaksa KPK membacakan surat dakwaan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (12/10). Saat pembelian helikopter tersebut, Agus merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Memberikan uang sebesar Rp 17.733.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai dana komando (DK/Dako) untuk Agus Supriatna selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1 (satu)," kata jaksa Arief Suhermanto saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakpus, Rabu (12/10). Kasus dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp738,9 miliar. Jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (AU) Tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022. Adapun Irfan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Topik:

KPK Korupsi Helikopter AW-101 Agus Supriatna

Berita Sebelumnya

Panglima TNI Sebut 3 Prajurit Diperiksa Buntut Kasus ASN Semarang Tewas Dibakar

Berita Selanjutnya

Geruduk Kantor Kemenkopolhukam, Humanika Desak Tuntaskan Skandal Kasus BLBI!

Berita Terkait

Hukum
Sekjen DPR RI Indra Iskandar (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Panggil Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai Saksi Korupsi Perabot Rujab

1 jam yang lalu

Hukum
PT Dwitunggal Bangun Persada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: Dok MI/Ist)

PT Dwitunggal Bangun Persada Pemenang Tender Perabot Rujab DPR, Direkturnya Dicegah ke Luar Negeri!

6 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan terkait Korupsi Rujab DPR

7 jam yang lalu

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

15 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

16 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

21 jam yang lalu