Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur Divonis Ferdy Sambo Dkk

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Februari 2023 13:02 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait vonis yang telah dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Ferdy Sambo dkk. Perihal hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa wilayah yudikatif dan pemerintah tidak bisa ikut campur. "Itu, wilayah, wilayahnya Yudikatif. Wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur," kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (16/2). Jokowi menilai, putusan yang dijatuhkan sudah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. "Tetapi saya kira keputusan yang ada saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti," imbuhnya. Selain itu, kata dia, kesaksian para saksi juga menjadi pertimbangan penting dalam vonis Ferdy Sambo dkk. "Saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin, saya lihat. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar, " ujar Jokowi. "Kita harus menghormati. Semua harus menghormati," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dihukum pidana mati. Sementara istrinya, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara dan Ricky Rizal divonis 13 tahun. Sementara Richard Eliezer atau Bharada E Divonis jauh lebih ringan dari tuntutan JPU dengan 12 tahun penjara. Dalam vonis yang dibacakan hakim, Bharada E hanya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.

Topik:

Jokowi Ferdy Sambo Bharada E Richard Eliezer

Berita Sebelumnya

37 Adegan Rekonstruksi Ulang Pembunuhan Sopir Taksi Online

Berita Selanjutnya

Yasonna Bantah KUHP Baru Disiapkan untuk Loloskan Ferdy Sambo dari Hukuman Mati

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

13 jam yang lalu

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB