Catat! Wamenkumham Tidak Ada Sangkut Paut dengan Aduan IPW

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 14 Maret 2023 16:51 WIB
Jakarta, MI - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia Police Watch (IPW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan gratifikasi. Ia bahkan tidak akan menanggapi hal ini secara serius. Pasalnya kasus yang dilaporkan itu adalah persoalan profesional antara IPW dengan asisten pribadi (asprinya). "Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya saudara YAR dan YAM sebagai Lawyer dengan kliennya, Sugeng (Ketua IPW)," ujar Wamenkumham dari kantornya di Jakarta, Selasa (14/3) Sebelumnya, Sugeng (Ketua IPW) mengadukan Wamenkumham kepada KPK, Selasa (14/3). Dimana ia melaporkan seorang Wamen dengan EOSH dugaan penyalahgunaan wewenang. Inisial tersebut sesuai dengan nama Wamenkumham yaitu Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab dipanggil Eddy. Eddy pun menyerahkan urusan klarifikasi kepada asprinya yang berinisial YAR dan YAM. "Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya," katanya. "Saya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang dilaporkan dan tidak ada satu sen pun yang saya terima dari kasus tersebut," imbuhnya. (Berkam)

Topik:

KPK Kemenkumham

Berita Sebelumnya

Masih SMP, Anak Lilis Karlina Punya Anak Buah Pria Dewasa untuk Edarkan Narkoba

Berita Selanjutnya

Kejagung Garap Eks Direktur Keuangan DP4 Pelindo

Berita Terkait

Ragam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Dirut PT Karya Alriz Utama Zaldi Yendri Bantah Dipanggil KPK soal Kasus DJKA

8 menit yang lalu

Hukum
Sekjen DPR RI Indra Iskandar (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Panggil Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai Saksi Korupsi Perabot Rujab

2 jam yang lalu

Hukum
PT Dwitunggal Bangun Persada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: Dok MI/Ist)

PT Dwitunggal Bangun Persada Pemenang Tender Perabot Rujab DPR, Direkturnya Dicegah ke Luar Negeri!

7 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan terkait Korupsi Rujab DPR

8 jam yang lalu

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

16 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

17 jam yang lalu