Sekretaris MA Tersangka Suap, Azmi Syahputra: Pilar Peradilan Makin Keropos

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 7 Mei 2023 21:46 WIB
Jakarta, MI - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra menegaskan para Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) harus bangkit melawan keadaaan potret buruk MA dan sudah saatnya ada pembersihan pejabat korup di MA itu sendiri. Pasalnya, menurut Azmi, pilar-pilar peradilan makin keropos pasca sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan pengembangan penyidikan yang mana diduga terlibat dalam pusaran mafia peradilan. "Inilah penambahan daftar hitam era dinasti korupsi di MA yang menjadi penghancur penegakan hukum di Indonesia," kata Azmi kepada Monitor Indonesia, Minggu (7/5). Penetapan tersangka sekretaris MA ini, lanjut Azmi, juga menjadi catatan kelam dan kondisi menyedihkan karena menjadi titik terendah buruknya potret kualitas pelaku yang berada di MA. "Mereka ini para pelaku yang juga pejabat di Mahkamah Agung, ternyata gerombolan yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya," ungkap Azmi. Lagi lagi hal ini, lanjut Azmi, menunjukkan kegagalan kepemimpinan Ketua MA mengendalikan sistem dalam insitusinya. "Karenanya para hakim agung yang ada di Mahkamah Agung harus bangkit meminta pertanggungjawaban Ketua MA termasuk guna melawan keadaaan potret buruk insitusi MA sekaligus menjadi sarana " bersih bersih "pejabat korup di MA," jelas Azmi. MA, tambah Azmi, harus bersih dari segala perilaku tercela ,sebab MA adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk demi menegakkan hukum dan keadilan. "Jadi orang-orang yang menjadi hakim agung maupun pemimpinnya harus berhati agung ,jujur dan mulia serta harus tegas dalam menolak tindakan suap ataupun korupsi guna mendorong reformasi di tubuh MA menjadi lembaga yang berwibawa dan berintegritas," tutup Azmi Syahputra. #Sekretaris MA Tersangka Suap

Topik:

KPK Suap MA Hasbi Hasan

Berita Sebelumnya

Buntut Manajer Ajak Staycation Karyawati di Cikarang, DPRD Minta Izin Perusahaan Dicabut

Berita Selanjutnya

3 Jam Diperiksa KPK, Kadinkes Lampung Reihana: Cuma Klarifikasi Aja Ya

Berita Terkait

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

16 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

16 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

19 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq Retno Anugerah terkait Korupsi Kuota Haji

19 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tri Winarto, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

19 jam yang lalu