Pakar Hukum Bicara Sanksi Parpol Terima Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo

Rizky Amin

Diperbarui 29 Mei 2023 07:49 WIB

Pakar Hukum Bicara Sanksi Parpol Terima Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo

Jakarta, MI - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Prof. Mudzakir berpandangan bahwa jika dugaan aliran dana korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G ke tiga partai politik benar terjadi, maka ada sejumlah saksi yang bisa diberikan kepada partai politik yang bersangkutan itu. “Pertanyaannya, sanksi apa yang pantas dikenakan? bisa ditegur secara tertulis atau peringatan keras, atau dibekukan sementara atau dibubarkan partai politik yang bersangkutan,” kata Mudzakir kepada Monitor Indonesia, Senin (29/5). Menurut dia, hal itu ditentukan berdasarkan besaran dana yang mengalir, baik terhadap partai politik di level lokal seperti kota atau kabupaten maupun provinsi hingga level nasional. Sanksi berat berupa pembekuan bahkan bisa dilakukan dua hingga lima tahun setelah terbukti. “Boleh saja, karena itu sanksi administrasi. Kalau level pusat, menurut saya bisa diperlakukan hukuman yang sama. Itu relevan dari sanksi pidana. Kalau level lokal (pembekuan) bisa dilakukan sementara,” jelas dia. Dia mengingatkan, partai politik tidak kebal hukum dan memiliki kedudukan sama seperti subjek hukum lain maupun hukum korporasi lain. Terlebih, partai politik dalam Pasal dua dan tiga UU Tipikor, dia sebut, bisa dimaknai sebagai badan hukum yayasan maupun korporasi atau yang dikenal sebagai badan hukum privat. “Dan jika benar parpol punya komitmen dengan pelaku korupsi, maka parpol itu terlibat dalam tindakan pidana korupsi,” jelas dia. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD, mengatakan, sudah mendengar soal isu dana dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke tiga partai politik. Namun demikian, dia mengaku hanya menganggapnya sebagai gosip politik. “Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden,” kata Mahfud di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (23/5). Berdasarkan pemaparannya ke presiden beberapa waktu lalu, Mahfud mengaku tidak akan masuk lebih jauh ke polemik tersebut karena adanya kekhawatiran kemelut politik. Sebab itu, dia mempersilakan Kejaksaan atau KPK yang menanganinya. “Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke presiden saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni biar hukum yang menentukan itu,” pungkasnya. #Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo

Topik:

BTS Kominfo

Pakar Hukum Bicara Sanksi Parpol Terima Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

Pasca Karyawati di Cikarang, Giliran Dugaan Staycation Bareng Atasan di Kasus Wabup Rohil Ngamar Bareng Kabid

Berita Selanjutnya

MK "Gercep" Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Gatot: Bisa Dong Masa Jabatan Presiden Ditambah Juga!

Berita Terkait

160 Genset BTS Tak Terpakai Diduga Tersimpan di Gudang Telkominfra: Harga di Atas Rp 5 M per Unit!

FITRA Dorong Kejagung Bongkar Lagi Korupsi BTS Kominfo: Menpora Dito dan Nistra Yohan Diduga Terlibat!

Menpora Dito dan Nistra Yohan Lolos dari Korupsi BTS Kominfo?

Habis BTS Kominfo Terbitlah Korupsi PDNS, Habis Johnny G Plate, Terbitlah...

Koar-koar akan Buka Korupsi Pejabat, Hasto Berani Nggak Senggol Suami Puan Maharani soal Korupsi BTS Kominfo?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K