Kasus Suap Kepala Basarnas, Pegawai Ultimatum Pimpinan KPK 

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 29 Juli 2023 12:26 WIB
Jakarta, MI - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pimpinan KPK untuk mencabut permintaan maaf atas kasus suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi. "Pegawai mendesak pimpinan meralat pernyataan yang telah disampaikan kepada publik dan media," demikian bunyi pernyataan pegawai KPK yang diterima Monitor Indonesia, Sabtu (29/7). Pegawai KPK terutama di Deputi Penindakan akan membahas hal itu dengan pimpinan KPK pada Senin (31/7) mendatang. Mereka juga akan membahas pengunduran diri Direktur Penyidikan KPK. "Karena pimpinan KPK telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik, lembaga KPK maupun pegawai KPK," katanya. Pernyataan salah satu pimpinan KPK yang terkesan menyalahkan petugas atau tim lapangan atas hasil kerja kerasnya yang telah bersusah payah mengorbankan keselamatan diri, waktu, tenaga dan pikiran untuk mengharumkan nama KPK sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi terbaik dan berintegritas di negeri ini. Pasca permintaan maaf pimpinan KPK itu, sejumlah pertanyaan tumbuh dalam benak pegawai KPK. "Bukankah penetapan tersangka juga melalui proses yang panjang dan mekanisme ekspos perkara yang dihadiri pimpinan dan berlaku keputusan yang menganut asas collective colegial?" katanya. Pegawai KPK juga mempertanyakan mengapa tim yang bekerja dengan segala daya upaya dan keselamatan jadi taruhan namun menjadi pihak yang disalahkan Apakah pantas seorang pimpinan lembaga sebesar KPK yang dipercaya publik mengeluarkan statement seperti itu? Diketahui, Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK dalam kasus pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas. Selain itu, ada tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil. [Lin]

Topik:

KPK Kasus Suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi

Berita Sebelumnya

Polisi Dalami Asal-usul Senpi Ilegal yang Tewaskan Bripda IDF

Berita Selanjutnya

Menko Polhukam Soal Kasus Kabasarnas: Jangan Sampai Substansi Perkaranya Kabur Tak Berujung ke Pengadilan Militer

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Periksa 2 Agen TKA, Dirut Laman Davindo Bahman dan Direktur Aneka Jasa Lima Benua

3 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Dirut PT Karya Alriz Utama Zaldi Yendri terkait Kasus DJKA Klaster Surabaya

4 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Siapa ASN Kementan Inisial YW Tersangka Korupsi Pengolahan Karet?

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Dirut PT Hajar Aswad Mubaroq Tegaskan Belum Diperiksa KPK soal Kasus Kuota Haji

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap (Foto: Ist)

Eks Penyidik KPK Sarankan Strategi untuk Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

11 jam yang lalu

Hukum
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (Foto: Istimewa)

Menteri ATR/BPN Sambangi KPK: Minta Masukan Untuk Menutup Celah Pungli

12 jam yang lalu