PDIP Sebut Perubahan Jokowi Bawa Pelemahan Terhadap KPK

Jakarta, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengungkap sejak perubahan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan-lahan terus mengalami pelemahan. 

Hal itu disampaikan Deddy, dalam sebuah acara diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024). 

Dalam acara diskusi yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK 2016-2019 Saut Situmorang, Deddy menyebut ada upaya untuk melemahkan Undang-Undang (UU) KPK. 

“UU KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya, Bung Saut, kalau saya tidak salah itu terkait dengan pencalonan untuk mengamankan pada waktu itu, salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di pulau Jawa," kata Deddy. 

"Karena tidak mau ada masalah, dan berhasil. Kita ikutan nih, dengan harapan agenda cuma satu. Ada Dewas (KPK) yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi (justru) bablas," tambahnya.

Lantas, Deddy pun mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK saat ini, Alexander Mawarta, yang mengatakan tanpa komitmen kuat dari Presiden dalam memberantas korupsi, maka KPK sudah tak ada lagi. 

"Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar," tegas Deddy.

Lebih parahnya lagi kata Deddy, KPK yang dahulu biasanya selalu teratas dalam hasil survei kepuasan publik, justru kini KPK menjadi lembaga dengan citra positif paling rendah. 

"Bahkan kemarin keluar survei 61 persen rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Jadi apa nih?" heran dia. 

Atas dasar itu, Deddy pun menyebut situasi saat ini sama halnya seperti zaman Orde Baru era Soeharto. 

"Semua kesalahan itu ada (pada) Soeharto dan sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu. Balik lagi kita ini mengulang sejarah," sesalnya.