Direktur KPK jadi Pj Kepala Daerah: Budi Waluya, Edi Suryanto dan Herda Helmijaya

Jakarta, MI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk tiga direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penjabat kepala daerah hingga terpilihnya pejabat definitif melalui Pilkada Serentak 2024.

Pilkada Serentak sendiri akan memasuki tahap pemungutan suara pada 27 November mendatang. Para calon yang dinyatakan memenangkan Pilkada rencanannya akan mulai dilantik sebagai pejabat definitif pada awal Februari 2025.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Monitorindonesia.com, mereka adalah Direktur Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), Budi Waluya, akan menjadi penjabat Bupati Ciamis, Jawa Barat; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto sebagai Penjabat Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat; dan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya sebagai Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 

Terkait hal ini, KPK mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memilih pejabat KPK tersebut sebagai Pj kepala daerah. 

Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengklaim bahwa penunjukan ini bisa menjadi kesempatan bagi pejabat KPK untuk menyebarkan nilai integrasi dan antikorupsi di daerah.

"Memotret permasalahan di lapangan secara langsung; dan nantinya dapat memberikan saran masukan untuk perbaikan ke depannya setelah selesai penugasan," ujar Budi, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap alasan pihaknya menunjuk tiga direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pj kepala daerah.

Bima mengatakan ini menjadi salah satu wujud komitmen pemberantasan korupsi. Kemendagri, katanya, ingin membangun pemerintahan daerah yang bersih.

"Betul, Kemendagri ingin membangun pemerintahan yang bersih dengan memilih pegawai KPK," kata Bima Arya, Jumat.

Bima mengatakan ini bukan kali terakhir Kemendagri melibatkan pegawai KPK dalam memimpin daerah. Dia membuka kemungkinan untuk menunjuk pejabat KPK lainnya untuk menjadi penjabat kepala daerah. "Mungkin saja, tapi yang jelas akan disesuaikan dengan kebutuhan," tandasnya.