Siapa Anggota DPR yang Terusik dengan Adanya KPK?

Jakarta, MI - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi, mempertanyakan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat kerja bersama Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/11/2024) kemarin.

Aboe mempertanyakan hal itu saat membahasa perkara dugaan suap yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR). 

Awalnya, politikus PKS itu menyinggung soal gratifikasi sebesar Rp 900 miliar yang diterima oleh eks pejabat MA Zarof Ricar yang diungkap oleh Kejaksaan Agung.

“Apakah akan dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut Pak itu apakah Kejagung sudah mengetahui uang sebanyak itu untuk apa aja. Kalau nilainya sebesar itu tentunya banyak perkara yang sudah dibantu Hamba Allah Si ZR itu dan tentunya juga banyak pihak yang terlibat,”  tanya Aboe dalam rapat itu.

Dengan kinerja Kejagung dan Kepolisian saat ini tidak perlu lagi ada KPK. “Saya enggak panjang-panjang Semoga kerja Adhyaksa ke depan akan lebih berkelas lagi, saya lihat kalau Polri sudah berkelas, jaksa sudah berkelas sudah lah cukup. KPK kenapa ada lagi sih,” jelasnya.

Meski begitu, Aboe kemudian menyatakan nampaknya wacana yang dilontarkannya itu tidak relevan saat ini. Sebab, nama-nama calon pimpinan KPK sudah dikirimkan ke DPR RI oleh pemerintah untuk dilanjutkan pada proses uji kelayakan dan kepatutan. 

“Gitu kira-kira, tapi kelihatannya enggak ya? Sudah 10 (nama) timnya, sudah masuk tuh surat, tinggal kita pilih,” tandasnya.

Terkait hal itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjae menilainya ngawur.

"Ini omongan ngawur, pasti ada kepentingan dibalik omongan ini. Karena dia pasti tahu juga kehadiran KPK itu sudah didasarkan pada UU yang dibuat DPR meskipun sekarang KPK masuk dalam ranah eksekutif," kata Abdul Fickar Hadjar saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Kamis (14/11/2024) pagi.

Bahkan dia menduga pernyataan itu bagian daripada usaha membela dirinya. "Jadi pernyataan ini sepertinya bagian dari usaha pembelaan dirinya yang dalam beberapa pemberitaan disebut diduga terlibat dalam korupsi pengadaan sapi,  jadi ini pernyataan ketakutan," katanya.

KPK saat ini diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga melibatkan anggota DPR RI inisial AA dan RM. 

Kasus ini sempat terhenti penyelidikannya, lantaran ditutup mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang telah ditarik kembali ke institusi asal. 

Namun, KPK kembali membuka penyelidikan kasus ini setelah menerima informasi dari Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI).

GPHN RI menduga kerugian keuangan negara pada kasus ini sangat besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Senin (13/11/2023) lalu, salah satu perusahaan pemenang tender, PT Sumekar Nurani Madura, bergerak di bidang penggilingan batu koral. 

Berdasar analisis, perusahaan itu tidak mungkin mampu mengerjakan proyek di Kementerian Pertanian yang nilainya ratusan miliar.

Lantas siapa AA dan RM itu?

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sempat mempertanyakan siapa dua inisial tersebut.

"Siapakah RM dan AA ini, kami masih menyampaikan secara inisial, artinya prosesnya masih dalam kerahasiaan kami," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Senin (13/11/2024) malam.

Menurut Ghufron, pihaknya tidak akan mengungkapkan siapa inisial AA dan RM, sampai proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Terkait dua inisial nama itu, Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis menyebutkan dua orang yang kemungkinan dimaksudkan berinisial AA. Yakni Aboe Bakar Al Habsyi (AA) dari PKS atau  Ahmad Ali dari NasDem. 

Diketahui, saat ini kedua anggota DPR itu masih duduk di Senayan.

“Siapakah Inisial AA? Aboe Bakar Al Habsyi (AA) dari PKS? Atau Ahmad Ali (AA) dari Nasdem? Kita tunggu hasil akhirnya, kita minta @KPK_RI usut tuntas kasus ini,” harap Hasbil dalam cuitannya di X (Twitter) dikutip Monitorindonesia.com, Selasa (14/11/2023) lalu.

Sementara RM, Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat Indonesia ini mengunggah gambar yang bertuliskan nama Rusdi Masse Mappasessu. Rusdi Masse merupakan anggota DPR RI yang sekaligus sebagai Ketua NasDem Sulsel. “Apakah beliau ini?,” tanyanya.

Dengan demikian Abdul Fickar Hadjar berharap kepada KPK mengusut siapa anggota DPR inisial AA dan RM itu. "Saya kira KPK harus secepatnya mengumumkan oknum DPR yang berinisial AA ini sebagai tersangka korupsi yang dimaksud," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, berharap pernyataan Presiden Prabowo Subianto akan memberantas korupsi dan tidak takut benar-benar dibuktikan tanpa tebang pilih.

Keseriusan Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi salah satunya dengan memperkuat lembaga penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat ini KPK masih sangat dibutuhkan memberantas korupsi di Indonesia yang masih banyak terjadi saat lini.

"Sehingga patut dicurigai anggota DPR RI yang menganggap KPK sudah tidak diperlukan lagi. Ada apa dengan yang bersangkutan? Apakah sedang terjerat kasus yang saat ini di KPK atau memang tidak sejalan dengan agenda Prabowo Subianto memberantas korupsi?," tanya Fernando Emas saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Kamis (14/11/2024) pagi.

"Pimpinan PKS seharusnya memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi untuk menjaga tetap sejalan dengan Prabowo dalam memberantas korupsi," imbuhnya.