Kejagung Didesak Sidik Dugaan Skandal Geomembrane di Blok Rokan

Jakarta, MI - Langkah Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan yang berupaya membongkar dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses tender geomembrane yang melibatkan PT Pertamina Hulu Rokan (RHK) patut diapresiasi.

Sementara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Pertamina yang lama, Nicke Widyawati untuk terus mengusut sampai tuntas. 

"Siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut harus di jadikan tersangka dan diproses secara hukum," kata praktisi hukum Fernando Emas saat ditemui Monitorindonesia.com di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024) pagi.

Sudah saatnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih perusahaan BUMN yang selama ini dijadikan menjadi tempat merampok keuangan negara.

"Saya mendukung pernyataan Hinca Pandjaitan yang meminta dilakukan audit secara menyeluruh terhadap Pertamina termasuk pada anak dan cucu perusahaan. Kejagung mestinya sudah mulai melakukan penyidikan," cetus Fernando.

Juga, kata dia, perlu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap Perusahaan BUMN yang berpotensi dimanfaatkan untuk merampok uang negara.

"Sangat tepat kalau diawal pemerintahannya Prabowo melakukan audit sehingga dapat mencegah sejak awal peluang untuk terjadinya perbuatan melawan hukum di perusahaan-perusahaan BUMN," tandasnya.

Corporate Secretary PHR, Rudi Arifianto belum memberikan respons konfirmasi Monitorindonesia.com. Sementara Fadjar Djoko Santoso VP Corporate Communication PT Pertamina enggan berkomentar.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan kembali mempertanyakan perkembangan kasus dugaan skandal geomembrane di Blok Rokan, Riau.

Hal ini dilakukannya pada saat rapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dan para Kajati seluruh Indonesia, pada Rabu (13/11/2024) lalu.

Hinca juga menyampaikan laporannya tersebut dalam bentuk buku tebal terkait masalah yang terjadi selama ini seiring banyaknya pengaduan masyarakat ke DPR terkait Kejaksaan Agung.

Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam proses tender geomembrane tersebut, bahkan hingga pelaksanaannya juga perlu mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan dalam operasional mereka.

“Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” kata Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (14/11/2024).

Hinca juga berharap agar dugaan skandal ini dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN Pertamina, mengingat saat ini jajaran Direksi dan Komisarisnya sudah berganti.

“Ini adalah momentum penting bagi Pertamina untuk membiarkan dirinya diperiksa sedalam-dalamnya, terutama terhadap anak dan cucu perusahaannya yang disinyalir memiliki banyak oknum yang buruk dan mencoreng nama baik perusahaan.

"Khususnya mereka-mereka yang berada di PT. Pertamina Hulu Rokan yang nama-namanya sudah saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau," kata Hinca.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Hinca juga menyampaikan bahwa laporan yang ia buat tersebut semata-mata untuk membantu Pemerintahan era Presiden Prabowo dalam mewujudkan Swasembada Energi.

“Saya minta Pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua (pihak), bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung.

"Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita”, disampaikan Hinca pada Raker Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung.

Terakhir, Hinca Pandjaitan mengungkapkan harapannya agar PT. Pertamina (Persero), dengan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, dapat meningkatkan tata kelola dan melakukan pembersihan menyeluruh di internal perusahaan, khususnya di PT  Pertamina Hulu Rokan.

"Kasus ini tetap akan saya pantau dan dorong penyelesaiannya, agar para pemimpin baru Pertamina dapat bekerja tanpa beban warisan masalah dari oknum-oknum nakal di perusahaan," tegas Hinca.