Proyek RTH Mangkrak, Tercium Konspirasi Pengusaha dan Pejabat Pertamanan Kehutanan DKI Jakarta

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 5 Januari 2023 14:36 WIB
Jakarta, MI - Tahun anggaran 2022 baru saja berlalu. Begitu juga semua program dan kegiatan kegiatan pemerintah tutup buku per tanggal 20 Desember setiap tahunnya. Progres capaian program terukur dari berhasil tidaknya setiap unit kerja menyelesaikan programnya tiap tahun berjalan. Begitu juga Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran yang sangat besar 80 an trilyun. Setiap unit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berpacu membuat programnya. Namun apakah hasilnya sesuai perencanaan? Tentu jawabannya tidak! Dari pantaun Monitor Indonesia, Kamis (5/1), hampir setiap SKPD tidak dapat mewujudkan programnya mulus, misalnya; Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Dari puluhan paket proyek RTH (Ruang Terbuka Hijau) tahun 2022 lalu ditemukan masih banyak pekerjaan belum selesai. Dilapangan masih terus dikerjakan kontraktor. Tidak diketahui dasar apa kontraktor ini terus mengerjakan proyek proyek tersebut. Pasalnya, dalam ketentuannya harusnya semua proyek proyek berakhir di 20 Desember. Karena apabila tidak selesai tahun berjalan maka konsekuensinya pejabat terkait harus menghentikan paksa dan menjatuhkan saksi denda keterlambatan hingga black list perusahaan pelaksana seperti halnya yang baru saja terekspos proyek Revitalisasi Agro Wisata Cilangkap. Dimana pelaksananya CV Tata Cipta ujungnya di black list karena gagal total menyelesaikan kontrak Contoh, kasus proyek RTH Lubang Buaya dengan kontrak Rp 10 Milyar lebih dengan CV Bermuara Abadi hingga hari ini belum selesai. Puluhan pekerja masih dilapangan. Para pekerja yang dilapangan tak satupun yang mau memberikan keterangan. Begitupun pejabat dinas belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan lewat selulernya. Dari penelusuran data LPSE DKI terdapat 4 paket perusahaan spesialis pertamanan/landskip ini tahun 2022. Ketua Harian LSM GEMITRA Alberto Moravia pun menyatakan proyek-proyek pertamanan DKI tahun 2022 banyak yang mangkrak. Alberto bahkan tidak mengerti managemen Dinas terkait yang selalu bermasalah. Padahal, kata dia, waktunya terbilang cukup, karena sejak awal Dinas ini sudah getol lelang programnya di LPSE. Sementara itu, Koordinator LSM GEMITRA Ali Umri mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha menginvestigasi proyek-proyek Dinas in. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan akan ada audit total proyek ini. "Kami apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar mencari figur yang tepat mengisi jabatan Kepala Dinas yang masih kosong pasca pensiunnya Suzy Marsitawati. "Karena di Dinas ini, baru saja skandal korupsi pengadaan tanah Munjul memakan korban," tegasnya. Atas hal ini juga, Asep salah satu warga yang tinggal disekitar taman Lobang Buaya, berharap segera selesai taman ini. "Kami berharap sekali proyek ini cepat selesai. Karena taman ini menjadi tempat berinteraksi warga dan sarana olahraga selain rekreasi," harapnya. (MI/Sabam Pakpahan)

Topik:

Pemprov DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Mayat Sepasang Kekasih di Hotel Ciputat Ditemukan Saling Menggenggam Tangan

Berita Selanjutnya

Pelaku Pembakaran 2 Pejalan Kaki di Penjaringan Jakut Diduga Teman Dekat Korban

Berita Terkait

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Istimewa)

PBB Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini

14 Agustus 2025 19:13 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penerima Bansos Diduga Terlibat Judol, Pemprov Jakarta Koordinasi PPATK hingga Dinsos

27 Juli 2025 13:17 WIB

Investigasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) dan Informasi berupa ancaman pidana bagi yang mendokumentasi proyek pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana, Cipayung Jakarta Timur  (Foto: Kolase MI)

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

21 Juli 2025 13:50 WIB

Metropolitan
Kontraktor ITF (Intermediate Treatment Facility) Sunter melakukan pengetesan tanah di lahan ITF Sunter, Jakarta Utara.

BPK Temukan Pemborosan Keuangan pada Proyek ITF Sunter Rp 148 M

19 Juli 2025 08:09 WIB

Hukum
Ilustrasi - PT Pulo Mas Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) (Foto: Dok MI)

Piutang Pulo Mas Jaya Rp 6,2 M: Dugaan Korupsi Mengemuka!

11 Juli 2025 12:22 WIB

Metropolitan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

BPK DKI Temukan Pembayaran Remunerasi PNS RSUD/RSKD Tak Sesuai Ketentuan senilai 7,6 M

10 Juli 2025 18:32 WIB