KPK Geledah Ruangan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 18 Januari 2023 15:00 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa malam (17/01). Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menyebut KPK yang datang malam kemarin menggeledah ruangan Fraksi Golkar "Ketua Fraksi kami sudah pastikan ke Setwan dan Pamdal bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar," kata Elva, Rabu (18/1). Elva memastikan penyidik KPK saat itu mendatangi lantai 4 tempat ruangan Fraksi PSI. Namun, penggeledahan dilakukan di ruang Fraksi Golkar yang berada di lantai yang sama. "Bukan kantor Fraksi PSI yang digeledah KPK. Di gedung DPRD DKI Jakarta, kebetulan kami di Lantai 4, satu lantai dengan Fraksi Golkar," ujarnya. Selain itu, Elva menyebut kalau penggeledahan tersebut merupakan kasus lama dari tahun 2018, yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. "Penggeledahan ini kan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Kasus lama dari tahun 2018-2019 ketika PSI DKI belum masuk parlemen, kami belum masuk Kebon Sirih. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan PSI," pungkasnya. #DPRD DKI Jakarta

Topik:

KPK PSI DPRD DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Pasca Digeledah KPK, Pamdal Gedung DPRD DKI Larang Wartawan Meliput

Berita Selanjutnya

Proyek Pembangunan Sarpras Aliran Timur Dinas SDA DKI Jakarta Terbengkalai

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

6 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

10 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

18 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

1 hari yang lalu