Korupsi Bansos Rp 2,85 Triliun, DPRD DKI Bakal Panggil Dirut Pasar Jaya 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Januari 2023 15:02 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan pihaknya akan memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya terkait dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 pada 2020, Rp 2,85 triliun. Menurut Ismail, pembahasan mengenai bansos ini akan disampaikan dalam rapat kerja bersama mitra BUMD yang akan dilaksanakan pada Februari 2023 mendatang. "Komisi B akan meminta penjelasan kepada Direktur Utama Pasar Jaya Tri Prasetyo terkait masalah ini," kata Ismail kepada Monitor Indonesia, Jum'at (20/1). Selain itu, Komisi B akan memanggil perusahaan BUMD penyalur bansos lainnya, yaitu Food Station. Saat ditanya apakah pihak pihak eksekutif akan dipanggil juga? Ismail menyatakan pihaknya sementara hanya minta pihak Pasar Jaya dulu sebagai mitra kerja Komisi B. "Sebagai salah satu pihak yang mendapat penugasan tersebut," tandasnya. Sebagaimana diketahui, temuan dugaan korupsi ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp. 2, 85 Triliun. Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulo Gadung. (MI)

Topik:

KPK bansos Korupsi DPRD DKI Jakarta pasar Jaya

Berita Sebelumnya

Serial Killer Wowon Cs Bunuh 9 Orang di Bekasi hingga Cianjur

Berita Selanjutnya

Polisi Duga Korban Serial Killer Wowon Cs Lebih dari 9 Orang

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

12 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

20 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

23 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

5 Oktober 2025 00:23 WIB