Mengendus Permainan Tanah di Distamhut DKI Jakarta

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 September 2023 12:55 WIB
Jakarta, MI - Dua tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 mereda. Pemprov DKI Jakarta langsung tancap gas dengan massif melakukan aktifitas rutinnya. Baik pembangunan maupun perawatan yang tertunda akibat refocusing anggaran sejak tahun 2020 hingga 2022 untuk penanggulangan Covid-19. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta misalnya pasca dipimpin Yusmada Faizal yang kini sudah mengundurkan diri dengan alasan dalam masa persiapan pensiun (MPP) membangun beberapa waduk skala besar. Tidak mau pusing-pusing dengan lelang umum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang kendali penuh ditangan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemprov DKI Jakarta. Dinas ini memilih jalan pintas lewat e-Catalog. Empat waduk dikavling dua perusahaan. Satunya PT. Varas Ratubadis Prambanan menggarap Waduk Kampung Dukuh 1 dan Waduk Mabes Hankam (Wanatirta), dan satunya lagi PT Arvirotech Konstruksi Indonesia yang menggarap Waduk Munjul dan Waduk Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Dalam perjalanan pembangunan waduk Kampung Dukuh 1, Dinas Pertamanan dan Huta Kota nimbrung mengambil kesempatan. Dimana galian tanah dan lumpur waduk ini dibuang ke lahan milik Distamhut yang berada persis disebelah waduk. Kontraktor tentu sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Karena sesuai Bill of Quantity (BoQ) seharusnya galian tanah dan lumpur tersebut dibuang dengan jarak 5 kilo meter (km) dan pasti merepotkan dan kesulitan tersendiri bagi kontraktor. [caption id="attachment_567965" align="alignnone" width="1599"] Buangan lumpur galian waduk Kp Dukuh 1 dilahan Distamhut persis dilokasi yang sama (Foto: Doc MI)[/caption] Begitu juga tahun ini, dimana pembangunan waduk Kampung Dukuh 2 yang dikerjakan perusahaan PT Varas Ratubadis Prambanan dengan anggaran Rp 22 miliar lebih juga sangat beruntung. Galian lumpur dan tanah waduk ini pun dibuang ke lahan milik Distamhut di Cipayung Jakarta Timur. [caption id="attachment_567967" align="alignnone" width="1599"] Truk pengangkut lumpur waduk Kp Dukuh 2 ke lahan milik Distamhut di Cipayung Jakarta Timur (Foto: Doc MI)[/caption] Rudy Syahrul selaku Sekretaris Distamhut menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki tanah untuk pengerukan lahan tersebut. "Memang sudah koordinasi antar DSDA dengan Distamhut," katanya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Senin (25/9). Rudy menyebutkan itu tanah lempung. Dan dalam hal ini Distamhut tidak ada kompensasi dari pihak PT Varas Ratubadis Prambanan. Dijelaskan Rudy Syahrul juga bahwa Dinas SDA tidak boleh membuang tanah galiannya ketempat lain. Harus kelahan milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. [caption id="attachment_567966" align="alignnone" width="1599"] Jejak pengambilan tanah merah dari lahan milik Distamhut di Kampung Dukuh Jakarta Timur (Foto: Doc MI)[/caption] Sedangkan mengenai pengambilan tanah merah ribuan kubik dari tanah aset Distamhut yang di Kampung Dukuh, Rudy Syahrul berdalih kurang sehat. Sementara itu, Bayu Meghantara selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota yang dikonfirmasi dugaan penjualan tanah merah dari tanah aset Distamhut ini bungkam. Begitu juga kebenaran koordinasi pihaknya dengan Dinas Sumber Daya Air, dia turut "tutup mulut". Sikap yang sama bungkamnya pun juga dilakukan oleh Ika Agustin Ningrum sebagai Plt Kadis SDA. Lebih parahnya lagi memblokir kontak wartawan Monitorindonesia.com, ada apa? (Sabam) #Distamhut DKI Jakarta

Topik:

SDA DKI Jakarta Distamhut DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

3 Kendaraan Terlibat Kecelakaan di Km 40 Tol Jagorawi

Berita Selanjutnya

Mayat Pria Terbakar Ditemukan di Lanud Halim Perdanakusuma

Berita Terkait

Metropolitan
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Abdul Rauf Gaffar (Foto: Dok MI/SDA DKI Jakarta)

Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf Gaffar dan Rekanannya Ancam Pidanakan Warga, Akankah malah Berbalik Dipenjara?

28 Juli 2025 17:15 WIB

Investigasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri atas), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri bawah) dan papan informasi ancaman pidana penjara bagi siapapun masyarakat yang mencoba memfoto dan memvideokan proyek diancam dengan pidana dengan tiga undang-undang sekaligus (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Hindari Kerugian Lebih Besar, Gubernur Pramono Didesak Batalkan Kontrak Waduk Giri Kencana Cilangkap

24 Juli 2025 08:56 WIB

Investigasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) dan Informasi berupa ancaman pidana bagi yang mendokumentasi proyek pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana, Cipayung Jakarta Timur  (Foto: Kolase MI)

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

21 Juli 2025 13:50 WIB

Investigasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) INDECH, Order Gultom (Foto: Dok MI)

LKPP Tak Rekomendasikan Pekerjaan Rumit seperti Waduk Masuk Ekatalog

8 Juli 2025 10:16 WIB

Ragam
Tanggul Waduk Pondok Ranggon (Foto: Dok MI)

Tanggul Waduk Pondok Ranggon Tak Berfungsi, INDECH Minta KPK Buka Penyelidikan

10 Desember 2024 09:03 WIB

Metropolitan
Proyek Sudin SDA Jakarta Timur tahun 2024 di Jl. Gongseng Raya Sisi Utara dan Sisi Selatan Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo (Foto: Dok MI)

Proyek Sudin SDA Jakarta Timur jadi Bancakan Kasudin Rauf Gaffar

5 Desember 2024 22:32 WIB