KPK Diminta Telisik Realisasi Anggaran Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Miliar

Jakarta, MI - Pada akhir tahun 2023 antara rentang waktu dari bulan september sampai November, para anggota DPRD ketiban reziki nomplok. 

Mereka sepertinya mendapat jatah baju baru atau pakaian dinas dan atribut dari sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Tidak main-main sekretariat DPRD memborong pakaian dinas dan atribut anggota DPRD DKI sebesar Rp1,8 miliar. 

Tentu realisasi anggaran ini buat mereka bisa bisa dianggap kecil. 

Namun buat rakyat kecil, membeli baju baru buat anggota dewan yang diambil dari duit pajak dengan anggaran miliaran rupiah sudah sangat gede dan mahal sekali.

Apalagi kalau disimulasikan anggaran sebesar Rp 1, 8 miliar, lalu dibagi-bagi kepada 106 anggota DPRD DKI. 

Maka setiap anggota dewan akan mendapat harga baju baru atau pakaian dinas dan atribut sebesar Rp17 juta lebih untuk satu orang.

Dan harga baju baru ini sudah terlalu, alias tidak masuk akal bagi orang orang yang waras.

Dan jatah baju baru anggota DPRD ini sungguh sangat lucu. 

"Masa sih, seorang anggota dewan sudah punya gaji gede dan fasilitas pendukung lainnya, tidak punya duit untuk beli pakaian dinas beserta atributnya," kata Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Jum'at (17/5/2024).

Atau mentang-mentang mereka punya otoritas dalam mengelola anggaran daerah, bisa seenak saja membuat program dan anggaran buat diri sendiri untuk membeli baju baru dari APBD DKI Jakarta sesuai dengan selera mereka.

Dan kelakuan DPRD seperti ini benar-benar tidak punya rasa malu. Pengen fasilitas apapun tanpa malu-malu tinggal ambil dari uang negara. 

"Padahal yang namanya duit negara bukan punya anggota dewan. Tetapi duit negara itu, ya punya rakyat," lanjutnya.

Maka untuk itu, tegas dia, CBA meminta kepada KPK menggandeng auditor negara untuk menelisik atau mengusut realisasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk pakaian dinas dan atribut baru anggota dewan DPRD DKI Jakarta.

Pentingnya kehadiran auditor negara untuk segera melakukan audit investigasi atas baju baru anggota dewan ini. 

"Dengan audit investigasi agar bisa membongkar kualitas, jumlah dan harga perstel baju baru tersebut untuk menjaga uang negara tidak bocor," tutup Uchok.