Sedap...!Proyek Pakan Satwa Ragunan Naik Rp 11 Miliar Setahun, CBA: Apa Mungkin Pakan Ternaknya "Dimakan" Pengelola Juga?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 8 Agustus 2024 3 jam yang lalu
Kandang Elang Bondol makanannya berserak di lantai dan dikerubuti lalat (Foto diambil pada 13 Januari 2024) (Foto: Dok MI)
Kandang Elang Bondol makanannya berserak di lantai dan dikerubuti lalat (Foto diambil pada 13 Januari 2024) (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Setiap tahun Taman Margasatwa Ragunan (TMR) memperoleh kucuran dana untuk biaya perawatan, operasional dan lain-lain dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta. 

Kebun Binatang di Jakarta pertama kali didirikan pada tahun 1864 dengan nama Planten En Dierentuin itu memiliki luas 147 hektare serta dihuni lebih dari 2.009 ekor satwa serta ditumbuhi lebih dari 20.000 pohon.

Namun, tak lepas dari itu, manajemen Kebun Binatang Ragunan juga harus dibenahi, masih banyak kasus di sana, seperti kasus pembobolan brankas dan hilangnya uang miliaran rupiah oleh orang dalam, kasus pungutan liar (pungli), kasus pengaturan lelang proyek, lahan yang dijual, penyalahgunaan uang toilet dan masih banyak lagi.

Terkait hal itu membetok perhatian sejumlah pengamat kebijakan publik dan anggaran hingga pegiat anti korupsi. Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, misalnya.

Dia menyoroti soal dugaan pengaturan lelang proyek pakan satwa Taman Margasatwa Ragunan itu. Bahwa, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran pengadaan pakan satwa di Taman Margasatwa Ragunan tahun anggaran 2023 mencapai Rp 30,6 miliar. Angka ini naik lebih dari 50 persen dibandingkan tahun anggaran 2022 yang hanya Rp 19,6 miliar. 

Ada kenaikan Rp 11 miliar dalam setahun anggaran. Padahal, perusahaan penyedia pakan hanya itu-itu saja dari tahun ke tahun. Perusahaan pengadaan pakan satwa di Ragunan selama 5 tahun terakhir adalah CV. Rosadia Petaho, PT Missindo Utama dan PT Graha Cipta Pratama.  

Pada 2022, anggaran pakan satwa diadakan melalui proses lelang yang memungkinkan adanya efisiensi anggaran karena proses tender. Namun pada 2023, pengadaan pakan satwa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau e-purcahsing. 

Artinya pada 2023, tak ada lagi proses lelang. Pengelola Ragunan tinggal menunjuk perusahaan yang telah terdaftar di LKPP. Alhasil, harga pengadaan melonjak naik lebih dari 50 persen. Perusahaan pemenang sama yakni CV. Rosadia Petaho, PT Missindo Utama dan PT Graha Cipta Pratama.

https://www.monitorindonesia.com/storage/news/image/fa45ab33-c230-49f1-9d87-6527660c261f.jpg

Oleh karenanya, CBA menegaskan bahwa seharusnya jajaran manajemen TMR harus dibenahi. Hal ini harus dilakukan agar kebun binatang terbesar di Asia Tenggara ini bisa dikelola dengan baik dan profesional. 

"Harus ada audit keuangan dan lainnya. Gak tahu kemana itu anggaran itu. Apa mungkin pakan ternaknya "dimakan" pengelola juga," sindir Uchok saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Kamis (8/8/2024).

Maka dengan demikian, Uchok mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera membuka penyelidikan. "KPK harus segera membuka penyelidikan atas kasus pengadaan makanan satwa TMR. Dimana pengadaannya atau belanjanya diakali dengan cara e-purchasing atau e-katalog di UPT TMR," kata Uchok.

Uchok Sky
Uchok Sky Khadafi (Foto: Dok MI)

Pakan itu dikelola oleh pemerintah, yakni Pemprov DKI Jakarta. Maka tegas Uchok, KPK perlu memanggil Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemprov DKI Jakarta, Rudy dan Kepala UPT Ragunan drh. Endah Rumiyati.

"Kami CBA mendesak KPK agar segera memanggil Pj Gubernur Heru, Endah dan Rudy," tegas Uchok.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com di Taman Margasatwa Ragunan pada Sabtu (13/1/2024) lalu, banyak pakan satwa banyak terbuang begitu saja. 

Misalnya kandang Elang Bondol makanannya berserak di lantai dan dikerubuti lalat. "Kasihan binatangnya ya, makanannya terbuang begitu saja," kata salah satu pengunjung Ragunan, Uci (27).

Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemprov DKI Jakarta, Rudy sebelumnya mengaku belum mengetahui penggelembungan anggaran di Ragunan tersebut. "Silakan tanya langsung saja ke pengelola Ragunan," singkat Rudy ketika dihubungi Monitorindonesia.com, Senin.

Sementara Kepala UPT Ragunan drh. Endah Sumiyati ketika dihubungi terpisah belum memberi penjelasan.

Kepala UPT Ragunan Endah
Endah Sumiyati (Foto: Istimewa)

Rudy dan Endah saat dikonfirmasi lagi pada Rabu (7/8/2024), bungkam. Konfirmasi jurnalis Monitorindonesia.com seolah diabaikan begitu saja. Ada apa?