SETARA: Pemerintah Kukuhkan Impunitas Pelanggaran HAM

Nicolas

Diperbarui 16 Agustus 2022 19:39 WIB

SETARA: Pemerintah Kukuhkan Impunitas Pelanggaran HAM

Jakarta, MI - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2022 menyampaikan dua hal terkait upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM (PAHAM) Berat masa lalu. Pertama, terkait RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang dalam proses pembahasan. Kedua Keputusan Presiden Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang telah ditandatangani. "Dalam draft Keppres yang beredar, Tim ini disingkat Tim PAHAM dengan sejumlah anggota yang diantaranya dianggap sebagai sosok bermasalah terkait pelanggaran HAM masa lalu," ujar Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan resmi yang diterima Monitor Indonesia di Jakarta Selasa (16/8). Hendardi memandang Pembentukan Tim PAHAM hanyalah proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas diselesaikan oleh negara. Langkah pemerintah membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) menuntaskan kasuskasus pelanggaran HAM, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Alih-alih merangkai kepingan fakta dan informasi untuk mengakselerasi mekanisme yudisial yang selama ini menjadi perintah UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Jokowi dinilai justru menutup rapat tuntutan publik dan harapan korban akan kebenaran dan keadilan. Menurutnya, daya rusak Tim PAHAM ini akan berdampak luar biasa pada upaya pencarian keadilan karena tidak diberi mandat pencarian kebenaran untuk memenuhi hak korban dan publik (right to the truth) sebagai dasar kelayakan apakah suatu peristiwa bisa dibawa ke proses pengadilan HAM atau direkomendasikan diselesaikan melalui jalur non yudisial. Karena pilihan non yudisial telah ditetapkan, maka sejatinya Jokowi mengingkari mandat UU 26/2000 yang bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 bisa diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. "Dapat dibayangkan, segera setelah Tim PAHAM menyelesaikan tugasnya, maka Jokowi akan mengklaim bahwa semua pelanggaran HAM telah diselesaikannya. Jokowi bukan tidak paham alur penyelesaian pelanggaran HAM, tetapi nyata bahwa Keppres ini bagian dari persekongkolan berbagai pihak untuk mencetak prestasi absurd bagi Jokowi, pemutihan bagi yang selama ini diduga terlibat pelanggaran HAM, dan bahkan bagi para pejabat dan lingkaran kekuasaan yang selama ini tersandung tuduhan pelanggaran HAM, sehingga terus menerus gagal dalam pencapresan," ujar Hendardi. Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute Sayyidatul Insiyah menambahkan, mekanisme non-yudisial ini bentuk pengampunan massal dan cuci tangan negara serta melembagakan impunitas semakin kukuh dan permanen. Negara seharusnya membuka kembali persetujuan yang dibuatnya sendiri terkait rekomendasi Universal Periodic Review PBB, 2017 untuk menguatkan komitmen dan meneruskan usaha melawan impunitas. Langkah aktual yang dipilih pemerintah justru vice versa atau berkebalikan dengan komitmen negara terhadap dunia internasional. Menurut Sayyidatul Insiyah, argumen bahwa Keppres ini tidak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial, hanyalah retorika sejenak yang secara politik adalah hiburan bagi korban. Di tengah konfigurasi kekuasaan yang tidak memiliki perhatian pada penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM, tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM di masa yang akan datang akan semakin kehilangan dukungan politik. Secara ringkas, Tim PAHAM hanyalah panitia yang dibentuk Jokowi untuk memberikan santunan kepada korban yang ditujukan untuk pembungkaman atas tuntutan dan aspirasi korban. Padahal dalam hukum HAM internasional dan konsep transitional justice bukan hanya right to reparation (hak atas pemulihan) yang harus dipenuhi tetapi right to truth (hak atas kebenaran), right to justice (hak atas keadilan) dan guarantees of non-repetition (jaminan ketidakberulangan). "Keppres yang diterbitkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI ini bukan hanya harus ditolak tetapi harus dipersoalkan secara hukum dan politik. Alih-alih memberikan kebahagiaan di Hari Merdeka, Jokowi justru mengubur aspirasi dan harapan korban untuk tidak pernah bisa merdeka dari impunitas dan ketidakadilan," tandas Sayyidatul Insiyah.[Lin]

Topik:

Jokowi pelanggar ham Impunitas

SETARA: Pemerintah Kukuhkan Impunitas Pelanggaran HAM

Berita Sebelumnya

Update Kasus Covid-19 di Indonesia, 16 Agustus 2022 : Menurun Lagi

Berita Selanjutnya

Kemah Bakti Merah Putih Pasmar 3 Semarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Pulau Yerusel

Berita Terkait

Budi Arie Sampaikan Rencana Perubahan Logo Relawan Projo ke Jokowi

Kereta Cepat Whoosh, Politisi Nasdem: Kalau Bicara Jokowi, Luhut, Soal Siapa, Ya Periksa Aja

Jokowi Batal Hadir di Kongres ke-3 Relawan Projo

KPK Lelet! Prabowo Didorong Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Whoosh

Mantan Jubir Gus Dur Sebut IKN dan Kereta Cepat Proyek Cari Untung Via Mark Up Gila-gilaan

Perencanaan Proyek Whoosh Tak Presisi: Pintu Masuk Bidik Unsur Korupsi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K