'Kengototan' Jokowi Gelar HUT RI di IKN: Khawatir IKN Dilupakan?

Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, menyoroti pengeluaran anggaran negara yang membengkak untuk membiayai kebutuhan operasional acara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dia menilai, hal ini merupakan "konsekuensi yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang sedang membangun IKN".

"Ini juga konsekuensi karena semuanya serba terburu-buru. Selain itu pelaksanaan HUT RI di IKN adalah janji Presiden Jokowi dua tahun lalu, jadi enggak ada exit strategy selain bikin di dua tempat," katanya dikutip Kamis (8/8/2024).

Namun terlepas dari itu, Bayu meyakini apa yang disebutnya sebagai "kengototan" Presiden Jokowi untuk menggelar peringatan HUT RI di IKN bukan urusan seremonial semata. Tetapi menjadi pertaruhan politik Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya di akhir masa jabatannya.

Meskipun sebutnya harga yang harus dibayar adalah mengorbankan anggaran yang besar dan rasa empatinya ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi.

"Kondisi kelas menengah saat ini terpuruk, ada pelambatan ekonomi, di sisi lain ada glorifikasi 17 Agustus... ini jelas menyakiti hati rakyat. Tapi ini pertaruhan politik Pak Jokowi, dia akan melakukan apa pun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN, dan ketika bicara politik maka kalkulasi ekonomi, empati, jadi nomor sekian," tuturnya.

Dengan menggelar upacara peringatan HUT RI di IKN pada akhir masa jabatannya, kata Bayu, maka setidaknya Presiden Jokowi merasa memiliki jaminan bahwa "warisannya" ini akan dilanjutkan sampai selesai oleh presiden selanjutnya Prabowo Subianto. 

Sebaliknya, jika perhelatan HUT RI tidak dilangsungkan sekarang, maka dia khawatir IKN bakal dilupakan. Itu mengapa Bayu memperkirakan seremonial HUT RI di tahun-tahun mendatang akan digelar di dua tempat hingga infrastruktur di IKN betul-betul rampung. 

 

"Proses pararel begini akan berlangsung beberapa tahun, jadi tidak hanya tahun ini saja. Tahun depan Prabowo memimpin upacara HUT RI di Jakarta dan Gibran mungkin di IKN, begitu terus sampai infrastruktur siap," jelasnya.

Dipaksakan?
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyebut pelaksanaan upacara HUT RI di IKN terkesan dipaksakan untuk "memamerkan warisan politik Jokowi" kepada publik di dalam negeri dan investor di luar negeri bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru.

Kendati kalau berpijak pada kebijakan anggaran yang efisien, semestinya pemerintah cukup menggelar di satu lokasi saja yakni Istana Merdeka Jakarta.

Sebab sampai saat ini, sambungnya, Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia meski UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan dan selama belum diterbitkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara.

"Kalau saya lihat dari cost [pengeluaran] di dua tempat ini buang-buang anggaran, sementara benefit yang didapat tidak signifikan. Jadi saya lihat ini hanya pamer saja dan harapan Jokowi kepada Prabowo agar melanjutkan pembangunan IKN. Meski sampai sekarang pendukung Prabowo lebih fokus ke soal makan gratis ketimbang IKN," bebernya.

Masih banyak rakyat dihantui kondisi ekonomi
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Pemerintah memberi penjelasan, terkait membengkaknya anggaran HUT ke-79 RI itu.

"Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Guspardi menegaskan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia saat mengambil keputusan. Sehingga kebijakan yang diambil Pemerintah mengesampingkan kepentingan masyarakat, hanya untuk memenuhi ego penguasa semata.
 

 

"Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN," jelas Guspardi.

Legislator PAN itu menilai, pemerintah seharusnya bisa lebih bijaksana mempertimbangkan cost yang membengkak, hanya sekadar penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN. Mengingat fasilitas di IKN belum lengkap, sehingga ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
 
“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?," tandas Guspardi.

Istana mengakui
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya mengakui, anggaran perayaan HUT ke-79 RI tahun ini membengkak. Hal ini setelah diisukan pihak Istana Kepresidenan menyewa 1.000 mobil Toyota Alphard senilai Rp 25 juta per unit.

Pratikno menegaskan, membengkaknya anggaran perayaan HUT ke-79 RI lantaran digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Namun, ia mengklaim kenaikan anggaran itu tidak secara drastis.

"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya tetapi nggak signifikan," ucap Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
 

 

Pratikno mengungkapkan, antusiasme masyarakat yang ingin hadir Upacara HUT ke-79 RI di IKN sangat luar biasa. Ia pun mengaku banyak menerima surat dari organisasi masyarakat (ormas) untuk dapat hadir Upacara HUT RI di IKN.
  
"Ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam yang kita terima. Tapi kami sampaikan bahwa peserta upacara di IKN itu adalah by invitation ya. Kita yang undang, karena sekali lagi itu kan sangat-sangat terbatas," tegas Pratikno.
 
Lebih lanjut Pratikno menyanggah bahwa mobilitas di IKN akan menggunakan mobil mewah seperti Toyota Alphard. Ia menekankan, akomodasi untuk para tamu negara dan VVIP akan menggunakan bus.
 
"Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam, sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi," kunci Pratikno. (wan)