Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

Jakarta, MI - Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Perpres tersebut memperkuat target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Langkah ini akan ditopang oleh pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Mengacu pada Perpres, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara dalam tahap awal. Hingga 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN diproyeksikan mencapai 9.500 orang.

Basuki mengatakan, hingga September 2025, untuk mendukung proses pemindahan, telah tersedia 44 tower hunian siap huni, sementara tiga tower dalam tahap penyelesaian dan empat tower baru lainnya masih dalam pembangunan.

"Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan," tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/9/2025).

Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

Di tahap ini juga diperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), serta dilengkapi Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

Sejumlah proyek multiyears dari tahap pertama masih berlanjut hingga 2025, antara lain pembangunan Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan Tol Balikpapan-IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

Memasuki tahap kedua (2025–2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penyediaan infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

Selain mengandalkan pendanaan dari APBN, kontribusi investasi swasta juga cukup besar. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama).