Deret Tuntutan Aksi Indonesia Gelap

Jakarta, MI - Para mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tajuk “Indonesia Gelap” di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025 kemarin. Berdasarkan catatan Monitoridonesia.com, terdapat sejumlah tuntutan utama yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia itu

Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik," kata Rafid.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, seorang orator mahasiswa menentang sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.

"Akibat kebijakan pemerintah, ada anak yang terpaksa putus kuliah karena orang tuanya di-PHK. Derasnya hujan sore ini adalah tanda derasnya tangisan petani-petani dan nelayan-nelayan yang digusur akibat PSN-PSN dari rezim ke rezim," serunya.

Seorang mahasiswa bernama Sarah dari UPN Veteran Jakarta juga menyuarakan keresahannya dalam demonstrasi tersebut. "Keresahan kami salah satunya adalah efisiensi dana pendidikan yang dipotong cukup besar, tapi peruntukannya tidak jelas. Contohnya ada penambahan stafsus karena dia dekat dengan presiden. Lalu kemarin kebijakan elpiji 3kg yang membuat sengsara kaum miskin," ungkapnya.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Bagas Wisnu mengatakan, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

“Kami menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat mulai dari pendidikan, agraria hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang,” kata Bagas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Di akhir orasinya, Bagas mengatakan, aksi demonstrasi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia pun mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan massa aksi. “Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” tandasnya.