Pemprov DIY Didorong Bantu UMKM Penyandang Disabilitas

wisnu
wisnu
Diperbarui 14 April 2022 06:23 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta didorong membantu mengembangkan UMKM yang dimiliki penyandang disabilitas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara inklusif. “Memajukan UMKM yang dijalankan penyandang disabilitas sebagai salah satu langkah konkret memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha," kataStaf Khusus Presiden Angkie Yudistia, Rabu (13/4). Ekonomi inklusif, kata dia, menjadi prioritas untuk bisa diwujudkan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur rencana induk penyandang disabilitas (RIPD). Di pun mengapresiasi langkah Kementerian BUMN sebagai salah satu penanggung jawab implementasi melalui pendirian ekosistem BUMN yang mempercepat perwujudan ekonomi inklusif dengan menciptakan manfaat bagi penyandang disabilitas agar mandiri dalam sektor ekonomi. "Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN melalui ekosistemnya yang telah membantu mewujudkan ekonomi inklusif, khususnya untuk penyandang disabilitas. sebagai salah satu langkah konkret Gerakan Sinergi Indonesia Inklusi yang diinisiasi,” katanya. Angkie berharap melalui berbagai program yang diinisiasi oleh ekosistem BUMN seperti pelatihan layanan masyarakat, pelatihan administrasi dan pelatihan kewirausahaan dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa meningkatkan kemampuannya. "Saya mengapresiasi atas inisiatif berbagai pelatihan, magang, dan dukungan kewirausahaan yang dilakukan oleh ekosistem BUMN yakni Bank Mandiri dan BRI yang dilakukan saat ini di Yogyakarta, sebanyak lebih dari 200 penyandang disabilitas dan diharapkan menjadi momen percontohan untuk beberapa multisektor dapat mewujudkan kemandirian disabilitas dalam sektor ekonomi,” ujarnya. Selain membahas ekonomi inklusif, Angkie juga mengajak Pemprov DIY untuk bersinergi melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki dokumen kependudukan dan dapat mengakses fasilitas publik. "Alhamdulillah Pemprov DIY menyambut positif untuk saling bersinergi bersama, yang pertama melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Dokumen kependudukan sebagai hak dasar bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses semua layanan publik dalam berbagai sektor, yaitu layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya,” kata Angkie.

Topik:

UMKM Disabilitas

Berita Sebelumnya

Tukang Ojek yang Ditembak KKB Diterbangkan ke Makassar

Berita Selanjutnya

Ridwan Kamil Minta Pemudik yang Pulang ke Jateng Lewat Jalur Selatan