Ada Perbedaan Data Terkait Redistribusi, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Akan Tinjau Langsung ke Lokasi

Rizky Amin

Diperbarui 17 Mei 2023 00:58 WIB

Ada Perbedaan Data Terkait Redistribusi, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Akan Tinjau Langsung ke Lokasi

Blitar, MI - Komisi I DPRD Kabupaten Blitar mengundang masyarakat Desa Panggungasri Kecamatan Panggungrejo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama BPN, Perhutani, Dinas Perkim dan Muspika guna membahas permohonan redistribusi tanah. RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Muharam Sulistiono dan didampingi sejumlah anggota, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (16/5) “Hari ini kita menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat Desa Panggungasri berkaitan dengan tanah redistribusi bekas perkebunan. Dalam kesempatan ini masyarakat kita undang,” kata Muharam Sulistiono, usai rapat. Lanjutnya, RDP bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan hak masyarakat atas redistribusi tanah bisa terwujud. “Karena kita sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat terkait kesejahteraan mereka khususnya yang ada di Desa Panggungasri dan Kabupaten Blitar pada umumnya,” ujarnya. Diungkapkan Muharam Sulistiono, adanya dua pendapat antara masyarakat Desa Panggungasri dan Perhutani dalam RDP pagi itu, DPRD Kabupaten Blitar akan menindaklanjuti dengan meninjau lokasi langsung. “InsyaAllah, Komisi I akan mengawal permasalahan ini. Ini adalah pertemuan awal dan akan ada pertemuan berikutnya supaya bisa terselesaikan dengan baik apa yang menjadi tuntutan hak masyarakat bisa terwujud,” jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Pokmas Panggungasri Yenni Santoso mengatakan, kali ini pihaknya menghadiri hearing sesuai undangan dari Komisi I atas pengajuan permohonan lahan garapan yang sudah digarap sejak tahun 1998 silam atau sudah selama 25 tahun. “Kami harap dengan lahirnya Perpres 86 tahun 2018, dapat menjadi pintu masuk kami mengajukan lahan ini menjadi hak melekat kepada penggarap,” kata dia. Yenni Santoso menyebut, adapun luasan lahan yang diajukan, pihaknya mengacu kepada eigendom sebagi dasar. Meskipun di sana hanya disebutkan kurang lebih, tetapi masyarakat Desa Panggungasri meminta semuanya. “Luasnya sekitar 327 ha sampai 366 ha yang kita ajukan permohonan redistribusi,” pungkasnya. Di kesempatan yang sama Hadi Sucipto, Ketua LSM Satria yang mendampingi masyarakat Desa Panggungasri Kecamatan Panggungrejo mengatakan, Pokmas Panggungasri diberi nama Pokmas Bumiasri itu merupakan warga masyarakat yang menguasai lahan kurang lebih 366 hektar sejak tahun 1998. “Kami sebagai pendamping warga masyarakat yang sementara ini kami berkedudukan sebagai anggota GTRA dan pendamping tetap presiden di kala tim KSB turun kami yang mendampingi untuk penyelesaian permasalahan-permasalahannya di Kabupaten Blitar khususnya dan seluruh Jawa Timur pada umumnya,” kata Sucipto. Lebih lanjut ketua LSM Satria ini menjelaskan, dengan demikian Bupati Blitar ini hendaknya paham dan bisa menyebadani menyampaikan pokok materi untuk memohonkan rekomendasi tanah tersebut. Sebab masalah itu bisa dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan OPD terkait termasuk anggota Dewan. "Kami menekan Bupati untuk memintakan tanah redis, semua itu ini tidak lepas dari rekomendasi Bupati, selama Bupati merekomendasi atas tanah-tanah yang telah di manfaatkan dan di kuasai masyarakat maka reformasi agraria akan cepat selesai ini rumusnya", tegasnya. Sucipto Ketua LSM Satria berharap Reformasi agraria ini segera terealisasi. “Sebab ini merupakan program dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (JK)

Topik:

Komisi I DPRD Kabupaten Blitar

Ada Perbedaan Data Terkait Redistribusi, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Akan Tinjau Langsung ke Lokasi

Berita Sebelumnya

Jam Layanan Puskesmas di Kabupaten Malang Ditambah Tiga Jam, Kini Buka Sampai Malam

Berita Selanjutnya

Pemprov Maluku Utara Dorong Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Pulau Obi

Berita Terkait

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

DPRD dan Pemkab Blitar Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2025, Siapkan Langkah Menuju APBD 2026

Ketua DPRD Blitar Dorong Pejabat Baru Wujudkan Birokrasi Profesional dan Berpihak ke Rakyat

Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Peran Strategis di Daerah

Waspada Zona Rawan, BPBD dan DPRD Sosialisasikan Mitigasi Bencana Gunung Kelud di Garum

Komisi I Berharap Kepolisian Ungkap Kejanggalan Tewasnya Diplomat Muda

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K