Akhir Jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba Gagal Pertahankan Opini WTP BPK

Rizky Amin

Diperbarui 9 Juni 2023 20:24 WIB

Akhir Jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba Gagal Pertahankan Opini WTP BPK

Sofifi, MI - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba di akhir masa jabatannya gagal mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran (TA) 2022, Pemprov Malut dapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu terlihat dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran (TA) 2022. “Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemprov Malut TA 2022,” ujar Auditor Utama Keuangan Negara VI, La Ode Nusriadi, melalui press rilisnya kepada Monitor Indonesia usai rapat paripurna penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Malut TA 2022, di Sofifi, Jumat (9/6). Pemeriksaan, menurut Laode, dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peratuan perundang-undangan yang berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Pemprov Malut tahun 2022. “Yaitu, Belanja sebesar Rp 17.253.622.287,59 yang tidak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan sah,” ungkapnya. Selain itu, kata dia, terdapat aset tetap yang tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara rinci dan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 131.548.009.790,18 tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan utang. Lebih lanjut dia mengharapkan, DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan agar Pemprov Malut untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. “Kepada Gubernur beserta jajaran dan DPRD Malut yang turut mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Semoga upaya ini turut mewujudkan Pemprov Malut yang semakin maju, makmur, dan sejahtera,” harap La ode. Sementara itu, Gubernur Abdul Gani Kasuba menyatakan, dengan diraihnya opini WDP ini, pihaknya akan lebih fokus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga menyebabkan Pemprov Malut dapat opini WDP. Untuk itu, dengan didapatkan WDP ini, Pemprov Malut akan akan lebih fokus dan bekerja keras untuk mendapatkan penilaian opini BPK yang lebih baik kedepannya nanti. “Saya kira, Alhamdulillah kita masih WDP, berarti kita harus kerja keras untuk menyelesaikan temuan-temuan itu. Tinggal (masa) jabatan terakhir ini, akan kerja lebih banyak. Karena, yang lalu itu lebih santai, karena (dapat) WTP-WTP terus,” terang Gani Kasuba. (Rais Dero)

Topik:

gubernur maluku utara Abdul Gani Kasuba

Akhir Jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba Gagal Pertahankan Opini WTP BPK

Berita Sebelumnya

Hadiri Pentasyarufan Baznas, Bupati Blitar: Berikan Apresiasi dan Manfaatkan Bantuan dengan Baik

Berita Selanjutnya

Klarifikasi Redaksi Monitor Indonesia Atas Pemberitaan Berjudul: Achmad Baidowi Sebut Kemendikbudristek Paling Korup: Setop Dana Bos!

Berita Terkait

Uji Kompetensi ASN Pemprov Malut Baru Capai 500 Orang

Gubernur Sherly Lepas Kontingen Paduan Suara Malut ke NICFF 2025

Gubernur Malut Tegaskan Semua Desa akan Teraliri Listrik 2025

Sherly Tjoanda Hadir Seharian Dampingi Anak-anak Siaga di Halbar

Jaksa Agung Terima Kunjungan Gubernur Malut, Ini yang Dibahas

Mengapa KPK Setop Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K