DPRD Malut Tegaskan Bahaya Keterlambatan DAK Pendidikan

Sofifi, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) berada di ambang kegagalan dalam memanfaatkan dan mengelola  Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan tahun ini.

Pasalnya, sisa waktu yang semakin menipis menjadikan situasi ini semakin mendesak. Wakil Ketua DPRD Malut, Muhammad Abusama, di Sofifi, Kamis 1 Agustus 2024, tidak menahan diri dalam mengkritik pelaksanaan kegiatan DAK fisik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Abusama menyatakan dengan tegas bahwa pengawasan ketat sangat diperlukan untuk memastikan anggaran ini tidak terbuang sia-sia. "Kami mengawasi mereka, dan jika terdapat hal-hal yang kurang, kami langsung memanggil pihak terkait untuk melaksanakan rapat kerja. Beberapa waktu lalu, ada beberapa kendala yang membuat proses ini terlambat dan rumit. Namun, setelah rapat dengan DPRD, mereka berhasil menyelesaikan persoalan yang ada dan kini proses sudah berjalan dengan baik," ujarnya dengan nada tegas, menandakan betapa seriusnya masalah ini.

Kendala teknis dan administratif yang dihadapi, menurut Abusama, berpotensi memperlambat bahkan menggagalkan implementasi proyek penting ini. Namun, intervensi DPRD dengan cepat melalui rapat-rapat kerja terbukti efektif dalam mengatasi hambatan tersebut. 

"Kami memastikan bahwa segala kendala yang muncul bisa diatasi secepat mungkin, sehingga pelaksanaan proyek tidak terganggu," tambahnya dengan nada yang tak kenal kompromi.

Lebih dari itu, Abusama mengungkapkan kekhawatiran utama bahwa jika anggaran DAK ini tidak terlaksana, ada ancaman nyata bahwa dana tersebut akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

"Ini akan merugikan masyarakat di Maluku Utara. Oleh karena itu, kami memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan DAK dapat tuntas sesuai batas waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, mereka sekarang serius dan fokus dalam menyelesaikan tugas mereka," tegasnya, seolah mengingatkan akan bencana finansial yang dapat terjadi.

DPRD Malut tampaknya tidak akan membiarkan situasi ini berlalu tanpa pengawasan ketat. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap sen dari anggaran yang dialokasikan digunakan sebaik mungkin, terutama di sektor pendidikan yang vital ini. 

Upaya ini tidak hanya soal mengoptimalkan dana, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi sorotan utama dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

Dengan ketegasan ini, DPRD Malut berharap dapat menghindari kegagalan yang akan merugikan generasi muda daerah tersebut. 

Infrastruktur pendidikan yang memadai diharapkan dapat segera terwujud, memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan Maluku Utara. (RD)