Pilkada 2024 Kabupaten Blitar, M Trijanto Ingatkan Pilih Pemimpin yang Paham Demokrasi

Blitar, MI – Mohammad Trijanto, aktivis anti korupsi dan Ketua Ratu Adil, kembali mengingatkan publik akan pengalamannya pada tahun 2019 saat ia menghadapi kriminalisasi atas dasar UU ITE.

Kasus tersebut berawal dari unggahan terkait surat KPK palsu yang diduga ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Trijanto menjelaskan bahwa niat awalnya saat menyebarkan informasi di media sosial adalah untuk mengungkap kebenaran apakah benar ada pejabat Pemkab Blitar yang menerima panggilan dari KPK.

"Saya ingat tahun 2019 saat ada perbedaan pendapat, saya dikriminalisasi karena menyebarkan surat KPK palsu di media sosial, padahal tujuan saya hanya mencari kejelasan," ujar Trijanto pada (13/11/2024).

Ia juga menyatakan rekam jejak yang diingat saat dirinya mencalonkan DPD RI Jawa Timur pada Pileg 2019. Disaat itu, Rijanto masih menjabat sebagai  Bupati Blitar 2016 -2021. 

Akibat unggahan itu, ia dilaporkan oleh Pemkab Blitar melalui Kepala Bagian Hukum ke Polres Blitar, yang berujung pada penahanan dirinya.Namun hingga kini, aktor di balik pembuatan surat palsu tersebut belum ditemukan, dan Trijanto masih gigih menuntut keadilan. 

"Sampai saat ini, saya masih terus meminta pihak kepolisian agar menangkap aktor pembuat surat KPK palsu tersebut," tambahnya.

Kritik ini disampaikan bertepatan dengan persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Blitar 2024. Dua mantan pemimpin Blitar, Rijanto dan Rini Syarifah, kembali bertarung memperebutkan kursi bupati. 

Rijanto, berpasangan dengan Becky, maju sebagai pasangan nomor urut 01, sementara Rini Syarifah berpasangan dengan Abdul Ghoni sebagai nomor urut 02.

Trijanto mengingatkan pentingnya pemimpin yang memahami demokrasi secara substansial dan tidak menggunakan kekuasaan untuk menekan perbedaan pendapat. 

"Blitar butuh pemimpin yang benar-benar paham dan sanggup menjalankan konsep demokrasi yang sebenarnya. Beda pendapat tidak harus dipukul, tapi harus dirangkul," tegasnya.

Aktivis ini berharap agar masyarakat dapat memilih dengan bijak pada 27 November 2024, dan memilih sosok pemimpin yang mampu melahirkan demokrasi yang sehat di Kabupaten Blitar.

"Rahim pesta demokrasi nanti harus melahirkan sosok pemimpin yang demokratis," pungkas Trijanto.

Hal ini menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat, terutama di tengah suhu politik yang semakin memanas menjelang Pilkada. (Joko Prasetyo)