Masinton Pasaribu Pertanyakan Keberadaan Luhut Saat Pengumuman Penyelenggaraan Pemilu 2024

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 11 April 2022 19:25 WIB
Jakarta, MI - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari tersebut dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung. Masinton juga turut menyinggung keberadaan menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju yang pongah dan merasa paling berkuasa saat Jokowi menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 14 Februari. "Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton kepada wartawan, Senin (11/4). Masinton melanjutkan, bahwa gagasan menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi namun gagasan tersebut lahir dari pemikiran menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Masinton menyatakan, sosok menko yang telah menggagas ide penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya mengundurkan diri setelah Jokowi mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari, sesuai kesepakatan di Komisi II DPR RI. "Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," ucap Masinton. Lebih lanjut, Masinton menyatakan rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Bahkan, sambungnya, berupaya membajak konstitusi serta menenggelamkan demokrasi. Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 1998 adalah membatasi kekuasaan. "Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut. "Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi," sambungnya. Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak. Diketahui, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelum Masinton, pekan lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada wartawan dengan lugas menyatakan Luhut memiliki kekuatan atau power politik kuat. Hal tersebut disampaikannya saat dimintai respons terkait pernyataan Jokowi meminta menteri-menterinya setop bicara wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan. Pacul berkelakar mungkin hanya Luhut satu-satunya menteri yang kebal instruksi Jokowi. "Kalau Pak Luhut ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri, ha ha ha. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). "Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," tambah Pacul. Merespons hal tersebut, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membantah pernyataan PDIP soal status atasannya di dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. Jodi menyampaikan Luhut bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dia membantah anggapan bahwa kekuatan atau power politik Luhut terlalu kuat. "Kalau dibilang power politiknya kuat, saya rasa enggak begitu. Sebagai Menko, wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian," kata Jodi melalui pesan singkat, Jumat (8/4). Jodi mengakui Luhut memang beberapa kali berkoordinasi dengan instansi di luar ranahnya. Namun, hal itu dilakukan karena diperlukan koordinasi lintas kementerian. "Semua semata untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden," tuturnya. (La Aswan)

Topik:

Luhut

Berita Sebelumnya

Enggan Disuruh Pulang Sama Polisi, Mahasiswa: Tugasmu Mengayomi

Berita Selanjutnya

Tanggapi Demo Mahasiswa, Arsul Sani: Dijamin Konstitusi

Berita Terkait

Nasional
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal

Syamsu Djalal Sebut Jokowi dan Luhut PKI

3 Juni 2025 07:02 WIB

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Ist)

Mengingat Lagi Tuduhan Terhadap Luhut Diduga Terlibat Proyek Laptop di Kemendikbudristek

29 Mei 2025 22:28 WIB

Nasional
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Ist)

Kata Luhut ke Pihak yang Usulkan Pemakzulan Gibran: Jangan Tinggal di Indonesia

7 Mei 2025 11:56 WIB

Politik
Luhut Binsar Pandjaitan dan Joko Widodo (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Jokowi Telak Langgar Konstitusi

6 April 2025 22:06 WIB

Nasional
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Dok MI)

Yang Gelap Kau! Bukan Indonesia

20 Februari 2025 09:37 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Luhut Desak Prabowo Audit Coretax

19 Februari 2025 19:04 WIB