Anggota DPR Sebut Larangan Ekspor CPO Berdampak ke Petani Sawit

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 26 April 2022 15:30 WIB
Jakarta, MI - Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng menuai pro dan kontra. Meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit. "Hari ini harga Tandan Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok Rp1000, akibat kebijakan larangan ekspor," kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/4). Pasalnya, kata Rudi, pabrik CPO tak mau menerima TBS dari petani terlalu banyak. Karena kapasitas tanki penyimpanan pabrik (storage) terbatas, sebab pabrik juga memiliki simpanan TBS dari kebun. Sementara petani sawit tak memiliki tanki penyimpanan. "Jadi posisi petani sawit ini serba salah, dijual harganya turun, tidak dijual barang jadi busuk," ujarnya. Politikus NasDem ini menjelaskan daerah pemilihannya merupakan mayoritas petani yang menggantungkan hidupnya dari kebun sawit. "Para petani sawit kecil ini rata-rata memiliki kebun 2 hektare hingga 10 hektare, sementara petani kelas menengah memiliki 500 hektare hingga 1000 hektare. Selebihnya dikuasai perusahaan besar yang memiliki pabrik pengolahan," ungkapnya. Legislator dari Dapil Sumut III ini mengaku mendapatkan aduan dari para petani sawit terkait nasibnya ke depan. Karena kebijakan larangan ekspor ini berimbas pada kehidupan keluarganya. "Ada jutaan petani sawit yang hidup hanya dari perkebunan kelapa sawit," paparnya. Belum lama ini, ungkap Rudi, petani sawit di daerahnya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Karena mulai tanggal 26 April 2022, PMKS yang berada di daerahnya, tidak lagi menerima/membeli buah sawit hasil panen dari kebun petani, sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Saya mendapat info dari masyarakat, perusahaan swasta PT. RMM yang selama ini menampung sawit petani, tidak lagi membeli," paparnya. Rudi mendesak pemerintah, ketimbang melarang ekspor CPO lebih baik menghukum dan menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan-perusahaan CPO nakal. "Saya mendukung penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Bahkan kalau perlu mengganti semua jajaran Kemendag, termasuk Menterinya. ibaratnya, kita mau menangkap 3 ekor tikus, tapi satu lumbug padi malah kita bakar," terangnya. Oleh karena itu, sambung Rudi, sebaiknya pemerintah perlu mempertegas dan memperketat implementasi kebijakan DMO dan DPO. Jadi tidak perlu melarang ekspor, karena petani kecil yang menerima dampaknya. "Perusahaan CPO besar harus kontrol ketat, begitupun dengan pejabat Kemendag harus diawasi ketat," pungkasnya. (La Aswan)

Topik:

cpo

Berita Sebelumnya

Buntut Kebocoran Pipa Gas, Panja Migas Komisi VII DPR akan Investigasi Manajemen PT SMGP

Berita Selanjutnya

Laporan Eddy Soeparno Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Diterima Polda Metro Jaya

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Wilmar Group (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tentang Wilmar Group, 'Alumni' Kasus CPO Terseret Kasus Beras Oplosan

27 Juli 2025 12:07 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Jelang Rilis Data Ekspor, Harga CPO Melemah

18 Juli 2025 15:55 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Harga CPO Turun Nyaris 2% Setelah Reli Dua Hari

16 Juli 2025 14:09 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Harga CPO Menguat, Didorong Minyak Nabati dan Lemahnya Ringgit

14 Juli 2025 18:14 WIB

Hukum
Ilustrasi - Wilmar Group (Foto: Dok MI/Aswan)

Wilmar Group 'Alumni' Kasus CPO Diduga Terlibat Kasus Beras Oplosan Rp 99 T, Izin Usahanya Kudu Dicabut!

11 Juli 2025 15:16 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Usai Naik Tiga Hari Beruntun, Harga CPO Terkoreksi Tipis

11 Juli 2025 13:28 WIB