NasDem dan PDIP Komitmen Kawal Pemerintahan Jokowi Hingga Akhir Jabatannya

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 Agustus 2022 13:37 WIB
Jakarta, MI - Waketum NasDem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa pihaknya bersama PDIP berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga mengakhiri jabatannya ditahun 2024. Menurut Ali, meski akhir-akhir ini NasDem kerap didera debat politik yang cukup hangat, namun hubungan Ketua Umum Partai NadDem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kian makin erat. “Partai NasDem dan PDIP koalisi yang sudah teruji sebenarnya pada pemilu 2014 dan 2019. Kami sudah sama-sama mengusung pak Jokowi untuk jadi Presiden sampai hari ini dan kami berkomitmen mengawal ini selesai,” tegas Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (1/8). Pimpinan kedua partai itu, kata Ali, merupakan sahabat yang tentunya tidak memiliki masalah sebagaimana telah ditudingkan oleh pihak-pihak tertentu. “PDIP dan NasDem ini gak ada masalah, kami partai sahabat, teman, bu Mega dan pak Surya juga adalah sahabat. Sesungguhnya tidak pernah ada masalah, kemudian dibuat seakan-akan ada masalah. Gak ada,” jelas Ali. Selain, itu, Ali mengaku bahwa partainya juga enggan mempermasalahkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tidak ingin mengganggu NasDem lantaran sudah berkomunikasi dengan PKS, Demokrat hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, kata dia, masing-masing orang punya hak untuk memberikan penilaian sendiri-sendiri tapi komunikasi NasDem dan Demokrat dengan PKS itu tidak membatasi komunikasi dengan partai-partai lain. "Kami tidak akan membatasi itu, memang tentunya kalau kita dengan PDIP, kita tau bahwa dia satu-satunya partai memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri, sehingga dalam kontestasi 2024 mereka bisa tidak membutuhkan partai lain," ungkapnya. Atas hal ini, NasDem, menurut Ali, pihaknya masih membutuhkan koalisi dengan parpol lainya untuk mengusung calon di Pilpres 2024. “Bagi NasDem butuh koalisi dengan partai lain, karena kami butuh memenuhi persyaratan untuk mengusung. Intinya nasdem menyadari bahwa bangsa sebesar ini tidak bisa diusung sendiri dan harus dengan partai-partai lain,” tandasnya. [Febri]

Topik:

Jokowi Nasdem PDIP

Berita Sebelumnya

Gegara Ini Publik Banyak yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi

Berita Selanjutnya

Pengurus Parpol Seharusnya Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Berita Terkait

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

9 jam yang lalu

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

14 jam yang lalu

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

27 Oktober 2025 00:17 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

NasDem soal Sidang Etik Sahroni dan Nafa Urbach: Kita Ikuti Semua Mekanisme di MKD

25 Oktober 2025 19:51 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB