DPR dan Pemerintah Sepakati RUU P2SK Dibahas di Paripurna

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Desember 2022 22:33 WIB
Jakarta, MI- Seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) untuk dibahas di Tingkat II atau Rapat Paripurna DPR RI. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku perwakilan pemerintah menyepakati draf RUU yang telah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK. Ketua Panja RUU P2SK Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan, RUU P2SK terdiri dari 27 bab dan 341 pasal. Panja RUU P2SK telah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah, dengan kategori DIM batang tubuh RUU P2SK sejumlah 6101 DIM, yang terdiri dari DIM tetap sebanyak 2376 DIM; DIM perubahan redaksional sebanyak 958 DIM; DIM perubahan substansi sebanyak 444 DIM; DIM penambahan substansi sebanyak 1412 DIM; dan DIM hapus sebanyak 892 DIM. “Panja P2SK menyampaikan terima kasih atas berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif dari semua Fraksi di Komisi XI DPR RI dan pemerintah, serta dukungan tim Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian, Sekretariat Komisi XI DPR RI dan tim teknis dari pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, Jumat, (09/12/2022). Menkeu Sri Mulyani menilai RUU P2SK ini akan menjadi tonggak penting bagi reformasi sektor keuangan dan merupakan fondasi penting untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Atas persetujuan di Tingkat I ini, Menkeu Sri menyatakan siap melakukan pengawalan pengambilan keputusan RUU P2SK hingga Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI. “Pemerintah sepakat untuk meneruskan dalam pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan terhadap RUU P2SK di Sidang Paripurna DPR RI. Atas nama pemerintah, kami berterima kasih seluruh pembahasan RUU yang merupakan inisiatif DPR berjalan luar biasa sangat baik, tetap fokus, detail, transparan, dengan berbagai partisipasi masyarakat yang meaningfull. Kami siap untuk mengawal sampai pengambilan Tingkat II di Paripurna,” tutup Sri.  

Topik:

Ruu P2SK

Berita Sebelumnya

DPR Pesimis Indonesia Bisa Jadi Produsen Baterai Kendaraan Listrik

Berita Selanjutnya

Fraksi Golkar Minta RUU PPSK Perkuat dan Jaga Independensi Kelembagaan di Sektor Keuangan