Anggap Pembangunan Hukum Era Jokowi Paling Lemah, Yusril Khawatir Demonstrasi Akan Terjadi di Mana-mana

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Februari 2023 19:55 WIB
Jakarta, MI- Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sektor hukum merupakan titik yang paling lemah. "Pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara," kata Pengacara Senior itu lewat akun Twitter-nya, Senin (6/1/2023). Yusril menegaskan, jika keadilan sulit dijangkau, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana. Salah satu contohnya, kata Yusril, ketidakadilan soal masalah pertanahan. "Ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi," tandasnya. Menurutnya, jika kondisi itu terus terjadi, tak pelak aksi demonstrasi dan protes akan terjadi di mana-mana jika pemilik modal dan pengusaha selalu diuntungkan, sedangkan hak-hak buruh makin diabaikan. "Keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegor pihak yang salah," tegasnya. Yusril juga menyarankan, kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan dikontrol Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan. Kalau begini keadaannya, siapapun takut mendirikan usaha di negara ini," kata Yusril. Tak hanya itu, Yusril juga menyoroti keberadaan TKA China yang bebas masuk tanpa pengawasan ketat dan kehati-hatian dalam seleksi. Selain berimbas pada masalah ketenagakerjaan, Yusril menilai kondisi tersebut bisa berimplikasi pada masalah sosial, politik, serta ancaman stabilitas. "Setiap hari masalah TKA Cina ini menjadi bahan berita dan bahan agitasi dan propaganda di medsos. Tidak semua beritanya sesuai fakta. Tetapi hal-hal seperti ini mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya," tegasnya. Yusril menyarankan agar masalah ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, dan TKA yang ramai dibicarakan harus diantisipasi, dijelaskan, dan diselesaikan oleh pemerintah. "Rakyat ingin tahu sikap Pemerintah mengatasi hal itu. Rakyat juga harus kritis kepada calon-calon Presiden, apa konsepsi mereka mengatasi ketidak-adilan pertanahan dan kepastian hukum mengatasi banjirnya TKA China seiring dengan investasi mereka di negara ini," kata dia. "Hanya Pemerintah yang cerdas dan cepat tanggap mengatasi masalah yang mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju ke depan. Kalau tidak, selamanya kita akan ketinggalan dari negara-negara lain," pungkasnya.  

Topik:

Hukum era jokowi

Berita Sebelumnya

Respons Usulan Muhaimin, Gibran Tak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Berita Selanjutnya

Buruh Curigai Ada Upaya Komersialisasi dalam RUU Kesehatan