Anggota Komisi VIII DPR Sebut Pendamping PKH Makan Gaji Bodong

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Februari 2023 19:38 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mengevaluasi para pendamping program keluarga harapan (PKH). Alasannya, pendamping PKH ini banyak yang tidak kerja maksimal, dan hanya makan gaji bodong. "Mereka (Pendamping PKH) ini saya lihat hanya dapat gaji bodong. Gaji bodong itu, mereka ini dapat gaji tapi nggak kerja. Mohon dievaluasi agar bisa membantu kinerja Ibu (Mensos)," kata Politikus Gerindra itu dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2/23). Wachid menjelaskan, para pemdamping PKH di dapilnya banyak yang tidak berfungsi. Padahal, mereka digaji sebesar Rp3 juta. Untuk itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini meminta agar para pendamping PKH dievaluasi, diseleksi dengan baik. Harapannya, agar mereka benar-benar bekerja maksimal membantu persoalan sosial di masyarakat. "Pendamping PKH ini kalau saya lihat di tempat saya, saya gak tahu tempat lain, ini aduh fungsinya harusnya kalian (pendamping PKH) ini harus bisa kerja. Cari pekerja sekarang susah loh. Anda (pendamping PKH) dapat 3 juta enak-enak seperti itu, kok kerjanya gak maksimal. Sampai Saya mengajukan kursi roda ke Ibu (Menteri) dan pak Dirjen langsung, mereka (pendamping PKH) gak ngerti Bu, gak kerja," sesal Wachid. Wachid lantas menyindir para pendamping PKH ini hanya akan sibuk ketika mau membangi sembako ke masyarakat. Mereka berapakaian rapi, setelah itu kembali tidak ada kegiatan lagi. "Ketika membagi sembako, BLT, mereka pakai seragam. Setelah itu gak ngapa-ngapain lagi. Ini kan lucu-lucuan," tandasnya.

Topik:

PKH

Berita Sebelumnya

Idham Holik Klaim "Dirumahsakitkan" Bukan Ancaman, Tetapi...

Berita Selanjutnya

Jika Benar Ada Dugaan Mark Up Komponen Biaya Haji, FITRA: Silakan Dilaporkan ke KPK

Berita Terkait

Ragam
Jaksa Agung, ST Burhanuddin (Foto: Dok MI/Kejagung)

Dalam Rapat Satgas PKH, Jaksa Agung Soroti Kompleksitas Permasalahan Taman Nasional Tesso Nilo

13 Juni 2025 20:42 WIB

Ekonomi
Eksekusi fisik atas lahan seluas + 47.000 Ha di kawasan hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Kebun Kelapa Sawit Register 40 Riau Seluas 47 Ribu Hektare Resmi Dikuasai Negara

26 April 2025 00:24 WIB