Seorang Guru di Cirebon Dipecat Gegara Kritik Ridwan Kamil, Dede Yusuf: Contoh Buruk

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 16 Maret 2023 19:51 WIB
Jakarta, MI - Wakil Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyesalkan langkah pemecatan kepada salah seorang guru SMK di Cirebon hanya karena mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial. Dede menilai, langkah tersebut bisa menjadi preseden atau contoh buruk ke depannya bagi rakyat ketika mengkritik pemimpinnya. “Menjadi 'preseden' berikutnya jika diabaikan, rakyat akan takut mengkritisi pemimpinnya,” tegas Politikus Demokrat itu, Kamis (16/3). Menurutnya, sebuah kritik yang wajar dari masyarakat sedianya tidak perlu ditanggapi secara pribadi dan berlebihan. Dede pun heran dengan langkah Ridwan Kamil yang memberikan komentar dan menjawab secara pribadi. “Menurut saya, kritik sesuatu yang wajar dari masyarakat jadi tidak perlu semua koment ditanggapi secara pribadi. Karena ada institusi pemda yang bisa menegur jika dirasa kurang pas,” kata dia. Dede berharap, Ridwan Kamil bersikap bijaksana dan dapat segera mengembalikan pekerjaan guru yang dipecat tersebut. Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini penghasilan guru sangatlah kecil. “Tapi alangkah sangat bijaksana jika Gubernur segera mengembalikan pekerjaan guru yang dipecat itu. Karena sebagai guru dengan penghasilan kecil, sangat menderita jika dia kehilangan pekerjaannya,” pungkas dia. Sebelumnya, Muhammad Sabil Fadilah, seorang guru honorer asal Kota Cirebon, Jawa Barat, yang dipecat akibat komentarnya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan. Dia menyebut, dirinya hanya ingin mengingatkan Ridwan Kamil, yang sedang berhadapan dengan siswa siswi. Namun di sisi lain sedang berada di momen suasana politik. #Guru di Cirebon Dipecat Gegara Kritik Ridwan Kamil #Guru di Cirebon Dipecat Gegara Kritik Ridwan Kamil

Topik:

Guru di cirebon dipecat

Berita Sebelumnya

TPPU Kemenkeu Lenyap Pasca Konferensi Pers! DPR: Secepat Itu?

Berita Selanjutnya

Junimart Tantang AHY Buktikan Wong Cilik Mana yang Komplain Pemerintahan Jokowi