Telusuri Skandal Rp 349 T di Kemenkeu Melalui Pansus DPR

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 22 Maret 2023 13:43 WIB
Jakarta, MI - Komisi III DPR RI harus segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap skandal transaksi jumbo sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "DPR semestinya menelusuri melalui Pansus untuk memperjelas kasus ini dan pertanggungjawaban agar tidak menguap," kata analis politik dari Citra Institute kepada Monitor Indonesia, Rabu (22/3). Dia menyakini bahwa pemerintah pusat juga akan mendukung pembentukan pansus untuk mengungkap skandal yang ada di kementerian pimpinan Sri Mulyani. "Tentu saja Pansus DPR tak perlu khawatir diyakini pemerintah akan mendukung agar kasus ini terang benderang," tuturnya. Dalam kasus ini, lanjut Efriza, DPR bisa saja mengajukan hak angket. Akan tetapi, DPR harus bertindak secara terukur dan tidak terburu-buru. Hal ini dilakukan agar kasus ini bisa terungkap hingga akar-akarnya. "Jangan terburu-buru. DPR perlu mendalami dulu permasalahannya, untuk menyusun draft hak angket, agar tidak terjadi pro dan kontra," terangnya. Jangan sampai, hak angket itu disusun secara grasa-grusu. Sehingga, nantinya menimbulkan pro dan kontra di ruang publik terkait kasus ini. "Bahkan dibuat layu sebelum berkembang disebabkan substansinya belum dipahami secara komprehensif," pungkasnya. (ABP) #Telusuri Skandal Rp 349 T di Kemenkeu Melalui Pansus DPR    

Topik:

DPR RI Komisi III kemenkeu skandal Pansus Hak Angket

Berita Sebelumnya

Benny K Harman Geram dengan Kepala PPATK Soal Transaksi Siluman Kemenkeu: Pelan-pelan Pak, Jangan Menjawab yang Enggak Ditanya!

Berita Selanjutnya

Hasil Rapat Pleno KPU: Rancang Jadwal Vermin dan Verfak Perbaikan Partai PRIMA

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

7 jam yang lalu

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB