Anggota Komisi VII DPR Anggap Modus Dugaan Korupsi Dana Tukin di KemenESDM Bisa Terjadi di Lembaga Lain

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 29 Maret 2023 20:49 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, kasus dugaan korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM sangat mungkin terjadi di kementerian lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pengembangan di kementerian dan lembaga yang mengelola dana tukin. "Modusnya bisa jadi sama. Karena itu sangat mudah bagi KPK untuk menyelidiki perkara ini di tempat lain," kata Politikus PKS itu, Rabu (29/3/2023). Mulyanto mengatakan, dugaan korupsi dana tukin ini semestinya bisa diantisipasi bila Inspektur Jenderal (Irjen) bekerja sesuai aturannya. Sayangnya dana pemeriksaan Irjen di beberapa kementerian dan lembaga malah dipotong sehingga kegiatan pengawasan jadi tidak maksimal. "Irjen harusnya dapat mengendus kasus ini lebih dulu. Ini mungkin karena anggaran pemeriksaan yang terbatas dan terkena pemotongan. Harusnya Inspektorat Jenderal (Itjen) bisa lebih aktif melakukan pengawasan dan penindakan," tandas Mulyanto. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku heran dugaan korupsi tukin ini terungkap karena laporan masyarakat, bukan karena temuan Itjen. Hal ini menandakan kinerja Itjen masih sebatas rutinitas sehingga tidak mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran. "Pengaduan masyarakat ini kemungkinan besar dalam kasus seperti ini berasal dari dalam kementerian, yakni pegawai yang dirugikan," imbuhnya. Terkait hal tersebut Mulyanto minta anggaran Itjen di setiap kementerian ditingkatkan. Hal ini perlu untuk meningkatkan pengawasan agar program reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana. "Dalam rapat pembahasan anggaran saya pernah mengusulkan agar anggaran itjen Kementerian ESDM ini ditingkatkan," pungkasnya.

Topik:

Korupsi tukin di kemenesdm

Berita Sebelumnya

Tersinggung Digertak Mahfud MD, Anggota Komisi III DPR Enggan Disamakan dengan Pengacara Novanto

Berita Selanjutnya

Legislator PDIP Harap Semua Pihak Hormati Pengesahan Perppu Cipta Kerja Jadi UU