Wah! Anggota DPR RI Juga Rupanya Tak Patuh LHKPN 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 9 April 2023 20:12 WIB
Jakarta, MI - Indonesia Corruption Watch ICW merilis analisis pemetaan kepatuhan para pimpinan AKD DPR dalam melaporkan LHKPN. Hasilnya, sebanyak 55 dari 86 orang yang menjabat pimpinan AKD DPR dikategorikan tidak patuh melaporkan LHKPN. Adapun termin waktu yang dijadikan objek pemantauan kepatuhan selama 2019-2021. Rentang waktu pencarian dan pengumpulan data dilakukan pada Maret 2023. Subjek pemantauan ICW ini terhadap pimpinan di 8 AKD DPR. AKD tersebut yakni pimpinan DPR, pimpinan Komisi, pimpinan Baleg, pimpinan Banggar, pimpinan BURT, pimpinan BKSAP, pimpinan BAKN, pimpinan MKD. "Bagaimana hasil Pemetaan yang ICW lakukan pada bulan Maret lalu. Ternyata dari total 86 pimpinan AKD hanya 31 orang dikategorikan patuh. Sedangkan yang tidak patuh angkanya sampai 55 orang," papar Kurnia Ramadhana dalam acara peluncuran penelitian ICW secara daring, Minggu (9/4). Lebih lanjut, Kurnia menyebutkan ada 4 jenis ketidakpatuhan pelaporan LHKPN dalam analisisnya itu. "Jenis ketidakpatuhan LHKPN yang ICW pantau ada 4. Pertama, tidak tepat waktu. Kedua, tidak berkala. Ketiga, tidak tepat waktu dan tidak berkala. Keempat, tidak melaporkan," ujar Kurnia. Kurnia lalu memerinci 55 orang yang dikategorikan tidak patuh melaporkan LHKPN. Dia miris mayoritas pimpinan DPR justru masuk ke kategori tidak patuh. "Ini data yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Tentu kita miris ternyata pimpinan DPR dari 5 orang, 4 orangnya tidak patuh melaporkan, baik terlambat maupun tidak berkala. Sementara pimpinan komisi sebanyak 37 orang, pimpinan Baleg 2 orang, pimpinan Banggar 2 orang, pimpinan BURT 3 orang, pimpinan BKSAP 2 orang, pimpinan BAKN 2 orang, pimpinan MKD 3 orang," katanya. Kurnia juga memaparkan pemetaan ketidakpatuhan para pimpinan AKD berdasarkan asal partai politiknya. Dia menuturkan mayoritasnya berasal dari PDI Perjuangan (PDIP). "Bagaimana pemetaan dari parpol yang tidak patuh melaporkan LHKPN wakil-wakilnya di pimpinan AKD. Ternyata parpol paling banyak pimpinan AKD-nya tidak patuh adalah PDIP, diikuti Golkar. Jumlahnya 11 orang, PKB 10 orang, Gerindra 6 orang, NasDem 5 orang, PAN 5 orang, Demokrat 3 orang, PPP 2 orang, PKS 2 orang," ujar Kurnia.

Topik:

DPR RI LHKPN

Berita Sebelumnya

Fahri Hamzah Puji Langkah Jokowi Upayakan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Elite

Berita Selanjutnya

Jelang Idul Fitri, Anggota Komisi XI DPR Desak Himbara Aktif Sosialisasikan Penukaran Uang di Tempat Resmi

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

14 jam yang lalu

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB