Jelang Idul Fitri, Anggota Komisi XI DPR Desak Himbara Aktif Sosialisasikan Penukaran Uang di Tempat Resmi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 April 2023 20:16 WIB
Jakarta, MI- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Himpunan Bank Negara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN termasuk Bank Swasta lebih aktif menyosialisasikan penukaran uang di tempat yang resmi. Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengatakan, hal itu perlu dilakukan lantaran menjelang Idul fitri lazim terjadi adanya permintaan kebutuhan uang yang meningkat tajam. “Inilah tugas Himbara termasuk bank swasta, harus berani umumkan dong kalau nukar uang jangan di jalanan, kalau nukar uang di tempat kami. Kan begitu. Kalau itu sudah dilakukan sudah bagus,” ujar Politikus PDIP itu, Minggu (9/4/2023). Di sisi lain, ia pun meminta BI untuk tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah adanya penukaran uang ilegal di masyarakat itu. BI, menurutnya, cukup memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang secara resmi, baik melalui daring maupun luring. “BI sudah akomodatif sekali, semuanya sudah berjalan dengan baik. InsyaAlloh semuanya bisa berjalan. Tidak terlalu penting itu (membentuk satgas). Media penting, juga ikut ajak masyarakat. Kita tidak bisa omong banyak kalau tidak ada media,” tutup dia. Diketahui, Bank Indonesia (BI) membuka layanan untuk penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri 2023. Proses penukaran sendiri bisa dilakukan melalui aplikasi Pintar BI. Adapun bagi masyarakat yang ingin menukarkan uangnya, bisa memesan penukaran dengan menggunakan aplikasi saat mengakses layanan melalui kas keliling. BI diketahui membuka sejumlah tempat penukaran di tahun ini. Selain kas keliling, ada juga 5.066 titik penukaran pada bak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan penukaran uang di jalur mudik.

Topik:

Dpr desak himbara sosialisasikan tempat penukaran uang

Berita Sebelumnya

Wah! Anggota DPR RI Juga Rupanya Tak Patuh LHKPN 

Berita Selanjutnya

Ditantang Debat Kuasa Hukum Moeldoko, Demokrat: Tak Ada Waktu Urus Orang-orang Pansos