PT 20 Persen Bunuh Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 25 April 2023 22:25 WIB
Jakarta, MI - Para elite partai saat ini disibukan dengan manuver politiknya untuk kepentingan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sehingga, para elite parpol ini kadang lupa melibatkan masyarakat dalam menentukan calon presiden. Para elite hanya mengakomodir kepentingan partai. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyampaikan, dalam penentuan calon presiden juga dibatasi dengan adanya syarat presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Menurutnya, syarat untuk bisa mengusung pasangan calon itu sangat memberatkan masyarakat. Bahkan, dengan adanya PT 20 persen itu sangat membatasi ruang demokrasi. "PT 20 persen telah membunuh demokrasi dan membunuh kedaulatan rakyat untuk menentukan capres yang di kehendaki rakyat," katanya kepada Monitor Indonesia, Selasa (25/4). Muslim Arbi menjelaskan, PT 20 persen membuat rakyat memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Rakyat, kata dia, hanya memilih pemimpin usulan dari partai politik. "PT 20 persen ibarat capres yang di kemas dalam karung," tandasnya. (ABP) #PT 20 Persen Bunuh Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat #Muslim Arbi

Topik:

presidential threshold PT 20 Persen Muslim Arbi

Berita Sebelumnya

Dorong Capres Independen, Muslim Arbi: Kedaulatan Rakyat Dibajak Parpol

Berita Selanjutnya

Prabowo Subianto Belum Terima Permohonan Maaf Sandiaga Uno

Berita Terkait

Politik
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencapresan

9 Januari 2025 19:46 WIB

Monitor Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut MK aturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat seperti dijamin di UUD 1945. (Foto: Dok MI)

Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Geser Pendiriannya

2 Januari 2025 22:44 WIB