AHY Kritik Jokowi, Ganjar Pranowo Angkat Bicara

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 15 Juli 2023 22:49 WIB
Jakarta, MI - Bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo angkat bicara terkait Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat. "Ya, enggak apa-apa. Yang pengin ngeritik boleh," ujar Ganjar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7). Sebelumnya, AHY dalam pidatonya politiknya bertemakan 'Perubahan dan Perbaikan Untuk Indonesia Lebih Baik' mengkritik beberapa kebijakan Presiden Jokowi, di antaranya dari bidang ekonomi hingga menyinggung peran pemerintah dalam menciptakan keadilan dalam dunia kerja. AHY menyebut, pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya, selama ini ada banyak talenta Indonesia yang tidak kalah dengan asing. AHY juga menyoroti upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan bagaimana mencegah terjadinya PHK. Kemudian dia juga menilai para PNS hingga TNI-Polri kurang diperhatikan alias jarang naik gaji. "Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7). "Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki," sambung AHY. Menurut AHY, tatanan baik sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo harus dipertahankan. AHY juga menyinggung nasib guru dan pegawai honorer yang terkatung-katung. "Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat," ungkapnya. Menurut Ketum Demokrat ini, apabila ada alokasi anggaran tepat, maka seharusnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Meskipun begitu, AHY menyampaikan, perubahan yang digagas pihaknya bukan untuk mengganti secara total kebijakan atau program pemerintahan saat ini. Menurut AHY, justru tatanan baik sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga Presiden Jokowi harus tetap dipertahankan. AHY menyebut, pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya, selama ini ada banyak talenta Indonesia yang tidak kalah dengan asing. "Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot," tukas AHY. #AHY Kritik Jokowi

Topik:

AHY Jokowi Ganjar

Berita Sebelumnya

Mahfud MD: Tak Ada Pemilu Jika Ada Kesulitan Lalu Mau Tunda Pilkada

Berita Selanjutnya

Bawaslu Akan Kaji Mekanisme Pengawasan Penghitungan Suara Dua Panel

Berita Terkait

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

8 jam yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

13 Oktober 2025 16:58 WIB

Ekonomi
Truk ODOL (Foto: Ist)

Pemerintah Pastikan Jalan Bebas Truk ODOL Mulai Januari 2027

6 Oktober 2025 18:12 WIB

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB