Family Office Usulan Luhut Tak akan Dibiayai APBN, Tegas Purbaya

Jakarta, MI - Proyek andalan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yakni family office, mendapat penolakan pembiayaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendirian family office tersebut.

Sebagai Informasi, Wealth Management Consulting (WMC) atau family office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya atau investor kakap global menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.

Gagasan pembentukan family office ini bukan hal baru. Luhut telah mendorong proyek ini sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pembahasan tentang family office telah ada sejak 2024 lalu.

Berdasarkan penelusuran, DEN berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali sebagai upaya untuk menarik arus investasi asing ke Indonesia. Fasilitas ini akan dijadikan gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor riil.

Rencananya, inisiatif ini mulai dijalankan sejak Februari 2025, namun hingga kini masih berada pada tahap persiapan. Meski begitu, Luhut menegaskan bahwa proyek pembentukan family office tetap dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target dapat beroperasi tahun ini juga.

"Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden," kata Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).

Luhut mengungkapkan bahwa pembentukan family office kini telah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah, kata dia, juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio, yang dikenal sebagai pendiri Bridgewater Associates, perusahaan hedge fund terbesar di dunia.

Purbaya Tolak Pendanaan Family Office dari APBN

Wacana pembentukan family office kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikapnya terhadap rencana tersebut. Ia menyatakan tidak keberatan jika proyek itu dilanjutkan, namun menegaskan bahwa pembangunannya tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Purbaya menambahkan, APBN hanya akan digunakan untuk program-program prioritas yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perencanaan pembentukan family office tersebut. Ia juga mengakui belum sepenuhnya memahami dari konsep pembentukan itu.

"Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," pungkasnya.