Takut Elektoral Merosot, PDIP Ogah Pecat Kader yang Berseberangan

Jakarta, MI - Direktur Sentral Politika Subiran Paridamos menyoroti sikap politik PDI-Perjuangan, yang dinilainya masih terlalu takut untuk memecat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo lantaran tak ingin merugi di Pilpres 2024. 

"Jika PDIP berani memecat Gibran dan Jokowi, maka tentu Jokowi effect akan sangat merugikan elektoral PDIP," kata Subiran kepada Monitorindonesia.com, Minggu (29/10).

Menurutnya, basis massa pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di berbagai daerah masih cukup solid. Terlebih, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo terbilang sangat baik. 

"Sebab, massa loyalis Jokowi baik dari relawan, partai maupun dari grassroot masih cukup kuat, bahkan tingkat kepuasan publiknya masih 80%," ujar penulis buku Komunikasi Politik 7 Presiden Indonesia. 

Kata Subiran, PDIP seharusnya mengingat sejarah pemilu tahun 2014 ketika menjadikan Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres dari Joko Widodo. Posisi JK pada saat itu masih kader dan anggota aktif partai Golkar, di mana Golkar secara institusi mencalonkan Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres. 

"Apakah pada saat itu JK dibully karena jadi cawapres Jokowi? Kan tidak juga. Jadi PDIP ini terkesan tidak konsisten juga dengan sikap politiknya berkaitan dengan kader yang bermain dua kaki," paparnya. 

Namun, kata Subiran, jika PDIP ingin menegakkan konstitusi partai, maka harusnya Gibran akan bernasib sama seperti mantan Gubernur Maluku Murad Ismail. Ia dipecat dari ketua DPD PDIP Maluku karena istrinya hendak maju untuk DPR RI melalui Partai Amanat Nasional (PAN). 

"Jika memang hendak menegakkan konstitusi partai, seharusnya Gibran dipecat saja dari PDIP sebagaimana PDIP memecat Murad Ismail Gubernur Maluku yang melanggar konsitusi partai karena istrinya maju caleg DPR RI dari partai politik lain," pungkasnya. (DI)