Bawaslu Masih Dalami Laporan Data Pemilih Ganda di Malaysia

Jakarta, MI - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Johor Bahru terkait laporan dugaan 3.238 data ganda di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Johor Bahru, Malaysia. 

"Johor lagi kita periksa, Panwaslu Johor lagi kita minta keterangan, minta LHP-nya (Laporan Hasil Pengawasan)," ujar Bagja kepada wartawan, Jumat (2/2).

Kata Bagja, terdapat dua indikasi dugaan pelanggaran yang bisa diproses Bawaslu dari laporan Migrant Care atas dugaan pelanggaran administrasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia terkait data pemilih ganda.

"Nanti kita periksa. Jika ada indikasi pidana tentu kita sampaikan teman-teman polisi dan jaksa. kalau pelanggaran administrasi nanti kita lihat prosesnya (di Bawaslu)," ujarnya.

Sebelumnya, perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant CARE kembali melaporkan soal dugaan pelanggaran data ganda yang terjadi di Johor Baru, Malaysia kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Berdasarkan temuan itu, Migrant Care mencatat jumlah data pemilih ganda yang terdapat di Johor Baru melebihi temuan serupa yang ada di New York, Amerika Serikat.

"Hari ini kami melaporkan 10 kali lipat dari pelanggaran data ganda pada waktu di New York," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, saat memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Wahyu, KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana dalam menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di masing-masing negara.

"Selain 3.238 nama ganda yang kami temukan dalam DPT Johor Bahru, kami juga menemukan banyak data ganjil," ujar Wahyu.

Pada temuan itu, Migrant Care juga mencatat terdapat DPTLN Malaysia sebanyak 119.491 pemilih, sementara pihaknya menemukan jumlah pemilih ganda sebanyak 3.238 pemilih. (DI)