PDIP Masih Belum Putuskan Soal Sikap Poltik di Pemerintahan Prabowo-Gibran


Jakarta, MI - DPP PDI Perjuangan masih mendengarkan aspirasi akar rumput sebelum mengambil sikap mengenai posisi partai berlambang banteng moncong putih itu di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penting fungsi pengawasan untuk mengontrol jalannya pemerintahan demi negara yang lebih baik lagi ke depan.
"Bagaimana sikap PDI Perjuangan, kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana anak ranting, ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah karena PDI Perjuangan adalah Partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu," kata Hasto di Gedung Galeri Nasional, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Menurutnya, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat. Untuk itu, pentingnya suatu hukum check and balance.
"Pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik ada yang berada di dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.
Politisi asal Yogyakarta ini menyampaikan dalam teori politik pentingnya fungsi pemerintahan dan di luar pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang. Dengan begitu, representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili.
Hasto juga menyampaikan bagaimana sikap PDI Perjuangan di pemerintahan selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang keempat pada akhir bulan ini.
"Apakah sikap PDI Perjuangan terkait dengan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Nanti kami akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam Rakernas, karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD Partai," tegas Hasto.
"Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
Topik:
PDIP Oposisi Prabowo-GibranBerita Sebelumnya
Terus Berpolitik, Ini Tugas Baru Ganjar di Pilkada 2024
Berita Selanjutnya
Komisi V Minta Pemerintah Berikan Sanksi Tegas kepada PO Bodong
Berita Terkait

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro
29 September 2025 14:16 WIB

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta
20 September 2025 15:37 WIB

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara
20 September 2025 13:05 WIB