DPR Ingatkan Kemdikbudristek Agar Tak Salah Langkah dalam Mengelola Pendidikan


Jakarta, MI - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin, mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) agar tak salah langkah dalam menentukan kebijakan terkait dunia pendidikan yang belakangan ini kerap menjadi sorotan publik.
Hal itu disampaikan Djohar saat menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
"Membangun jembatan salah bisa diperbaiki, namun mengelola pendidikan salah, rusaklah negeri ini," kata Djohar dikutip, Senin (17/6/2024).
Salah satu alasan dibentuknya Panja Biaya Pendidikan kata Djohar, guna memperbaiki tata kelola pendidikan Indonesia sebagaimana amanat dari konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Karena kami memandang pentingnya pengelolaan pendidikan yang baik bagi sebuah negara," ucap Djohar.
Karenanya, kata dia, kunjungan Tim Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR bertujuan untuk menampung semua masalah dan masukan terkait sektor pendidikan di masing-masing daerah.
Adapun darin kunjungan itu, aspirasi berkenaan dengan tak adanya sekolah menengah atas negeri (SMAN) dalam satu wilayah, hingga kekurangan tenaga pengajar dan lain sebagainya sudah tertampung oleh Tim Panja Biaya Pendidikan.
"Tentu semua permasalahan tersebut akan kami bahas dan diskusikan kembali dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, untuk kemudian mencari solusi terbaik bagi semuanya," jelasnya.
"Termasuk jika diperlukan penambahan anggaran untuk menutupi berbagai masalah kekurangan sekolah dan guru tadi," tambahnya.
Topik:
DPR Kemdikburistek Komisi XBerita Sebelumnya
Sudin KPKP Jaksel Periksa Belasan Ribu Hewan Kurban
Berita Terkait

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
14 Oktober 2025 14:55 WIB

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!
14 Oktober 2025 02:31 WIB

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...
13 Oktober 2025 16:06 WIB

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!
12 Oktober 2025 16:41 WIB