Komisi VII Desak Pemerintah Bentuk Satgas PETI Dampak Longsor Tambang Emas di Suwawa
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah segera membentuk satgas pertambangan tanpa izin (PETI), menyusul terjadinya bencana longsor besar tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo, Minggu (7/7/2024), yang memakan korban sebanyak 325 orang.
"Apalagi draft Keppres pembentukan satgas pemberantasan PETI sudah di meja presiden sejak lama," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (15/7/2024).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mendesak Pemerintah untuk segera bertindak menertibkan praktik pengelolaan tambang rakyat yang sangat berisiko terjadinya aksiden.
Jumlah tambang rakyat serupa kata Mulyanto, tersebar di seluruh Indonesia dan melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit. Sebab, pertambangan rakyat tersebut menjadi tempat bergantung mata pencaharian mereka sehari-hari untuk menyambung hidup.
Karena itu, menurut Mulyanto, Pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan perhatian. Korban ratusan orang ini sangat besar. Apalagi diketahui sebanyak 27 orang meninggal dunia dan 15 orang belum ditemukan.
"Pemerintah tidak boleh menutup mata dan melakukan pembiaran. Negara harus hadir melindungi segenap bangsa Indonesia. Harus ada langkah-langkah konkret bagi perbaikan tata kelola pertambangan rakyat ini ke depan," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, pertambangan rakyat yang tidak tertata-kelola dengan baik ini disebabkan karena lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah.
Keluhan warga terkait izin pertambangan rakyat yang masih berbelit-belit sering muncul sejak Pemerintah melakukan re-sentralisasi perizinan melalui UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.
"Satgas Tambang ilegal yang digembar-gemborkan Pemerintah sampai hari ini berhenti hanya sebatas wacana. Surat keputusan Presiden terkait ini tidak muncul-muncul," sesal Mulyanto.
Untuk diketahui, sampai hari ketujuh sejak hari kejadian longsor Minggu (7/7), tercatat sebanyak 27 orang ditemukan meninggal dunia dan 15 orang hilang. Berdasar data dari Basarnas Gorontalo, total sementara korban bencana longsor di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo itu mencapai 325 orang.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB
![Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
24 Juli 2024 16:30 WIB
![Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/d9bc5bc3-b37e-4b26-ada2-63fdc926a68c.jpg)
Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi
22 Juli 2024 15:00 WIB
![Komisi I Minta Pemerintah Tak Abaikan Nasib Data Pribadi Usai PDNS 2 Dibobol Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/wakil-ketua-badan-kerja-sama-antar-parlemen-bksap-dpr-ri-sukamta-foto-ist.webp)
Komisi I Minta Pemerintah Tak Abaikan Nasib Data Pribadi Usai PDNS 2 Dibobol
22 Juli 2024 13:43 WIB
![Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
21 Juli 2024 13:38 WIB