Megawati Kepingin MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara


Jakarta, MI - Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara sebagai fasilitas untuk berembuk tentang masalah kebangsaan.
Berdasarkan istilah, dia mengatakan semestinya lembaga yang bernama majelis berada lebih atas dari dewan. Selain itu, menurutnya, MPR sebagai lembaga tertinggi pun diperlukan jika ada poin-poin di dalam konstitusi yang perlu diamandemen.
"Kalau udah bikin aturan itu konsekuen, gitu. Seperti MPR diturunkan, kalau ada persoalan yang harus amandemen, lah bagaimana," kata Megawati saat pidato kebangsaan dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Menurutnya, keberadaan MPR sudah dirancang dan dibentuk oleh para pendiri bangsa. Dia mengaku sudah mengajak partai-partai lainnya untuk memikirkan kembali untuk memposisikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara.
"MPR mbok ya jadikan tertinggi untuk rembuknya masalah kebangsaan, bukan yang cere-cere, tapi nggak ada yang mau, partai-partai nggak mau, ya sudah," kata dia.
Selain itu, dia pun menceritakan bahwa ayahnya yakni Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno telah mempelajari berbagai ilmu tentang ideologi politik, termasuk mempelajari Marxisme dan Leninisme. Hal itu pun, kata dia, dipelajari oleh para pendiri bangsa lainnya yakni Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir.
Setelah memahami politik, Megawati mengaku memiliki pemahaman Marhaenisme yang merupakan Sosialisme ala bangsa Indonesia. Namun, saat ini, dia menilai bangsa Indonesia tidak memiliki arah yang jelas secara ideologis.
"Pancasila nggak dijalankan secara konsekuen, Nasionalismenya juga nggak ngerti saya, jadi maunya apa kita, ayo kita rembuk," katanya.
Topik:
Megawati MPRBerita Sebelumnya
Terlibat Sabu hingga Main Perempuan, Moralitas Komisioner KPU Pusat dan Daerah Dipertanyakan
Berita Selanjutnya
Tegas! PKB Tolak Intervensi PBNU
Berita Terkait

Hasto Ungkap Alasan Megawati Tidak Hadiri Upacara HUT Ke-80 RI di Istana
17 Agustus 2025 14:34 WIB

KPK Respons Pernyataan Megawati Soal Kasus Hasto: Masyarakat Sudah Cerdas
5 Agustus 2025 15:30 WIB

Dasco soal Hubungan Amnesti Hasto dan Dukungan PDIP ke Pemerintah: Saya Pikir Tidak Ada Kaitannya
4 Agustus 2025 16:45 WIB