PKS adalah Anies atau Anies adalah PKS? Akan Tinggal Cerita jika Pecah Kongsi!

Jakarta, MI - Anies Baswedan mengatakan akan mempertimbangkan opsi bergabung dengan partai politik (parpol). Pilihan menjadi kader parpol dianggap akan memudahkan jalan Anies maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.

Selama ini diketahui, Anies berstatus non partai, baik saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 maupun ketika maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. 

Lantas apa kah mungkin tahun ini Anies Baswedan maju secara independen?

Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan sebetulnya “mungkin saja” Anies maju sebagai calon independen asalkan mampu mengumpulkan sejumlah tanda tangan dukungan sesuai ketentuan. 

"Hanya, tanpa mesin partai saat berkontestasi, itu sesuatu yang tidak mudah pada akhirnya," katanya.

Sementara Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyebut ketentuan dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU 8/2024 membuat sudah tidak mungkin bagi Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta lewat jalur perseorangan.

“Sebab prosesnya sudah bergulir lebih awal sejak Mei 2024 lalu. Di mana saat ini sudah masuk fase verifikasi faktual. Jadi, kalau Anies tidak mendapat tiket partai politik, maka Anies sudah tidak punya peluang untuk maju melalui jalur perseorangan," kata Titi, Selasa (12/8/2024).

Satu-satunya pasangan bakal calon gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, sedang menjalani tahap verifikasi faktual kedua.

Tetap maju lewat parpol

Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menegaskan Anies akan tetap maju bersama partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024. 

Dia menambahkan batas pendaftaran untuk calon independen sudah lewat tenggat waktunya dan selain itu, Anies “tidak pernah berencana untuk maju sebagai calon independen”.

“Kerja sama dan komunikasi dengan parpol sudah berjalan panjang dan lama, sehingga akan tetap maju bersama partai politik,” tegasnya.

Kendati, pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut ada tiga nama besar yang dapat bertanding dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2024. 

Ketiganya memiliki profil dan elektabilitas yang kuat. “Anies [Baswedan], Ahok [Basuki Tjahaja Purnama], dan RK [Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat,” kata Adi.

Meskipun begitu, Adi menilai baik Ahok maupun Anies sama-sama kesulitan mendapatkan “tiket maju” dalam konteks dukungan partai politik. Apabila keduanya tidak maju, Adi menakar Ridwan Kamil tidak akan mendapatkan lawan yang sepadan.

“Kalau Ridwan Kamil bisa maju, diusung Koalisi Indonesia Maju plus, ya, nyaris tanpa lawan. Karena dia punya nama besar, elektabilitas tinggi, dan diusung mesin politik yang cukup solid,” bebernya.

Kendati, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin, menyepakati Ridwan Kamil sebagai kandidat kuat. Meski begitu, dia menilai Anies masih menjadi kandidat kuat apabila mendapatkan dukungan partai politik.

“Ada Ahok, tetapi Ahok kan pernah punya kasus pidana. Itu menjadi persoalan,” kata Ujang merujuk kasus penistaan agama yang menimpa Ahok pada 2017.

Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai PDI-P akan mengusung sosok-sosok yang tidak terkait dengan Koalisi Indonesia Maju dan “dekat” dengan idealisme partai untuk mengurus Jakarta. “Yang mungkin benchmark [tolok ukur]-nya adalah Ahok [Basuki Tjahaja Purnama],” kata Firman.

Selain itu, sulit bagi PDI-P untuk bergabung begitu saja dengan Koalisi Indonesia Maju mengingat sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tegas untuk menjadi oposisi.

“[Pasangan calon] yang akan didekati saya kira sama dengan keinginan Megawati. Kalau bisa memang partai-partai yang setidaknya tidak terlalu dekat dengan Koalisi Indonesia Maju, masih ada Nasdem atau PKB. Tapi, ya, kita lihat, karena masalahnya kan NasDem dan PKB juga punya pilihan politik sendiri.”

PDIP niat usung Anies, PKS ogah!

Para pasangan calon dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke KPU Jakarta pada 27 sampai 29 Agustus 2024.

Sementara pada Minggu (11/8/2024), PDI-P berniat mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dilaporkan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk tetap mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang juga anggota DPR-RI menegaskan partainya belum pernah secara formal membicarakan tentang Pilkada DKI.

“Kalau dalam diskusi-diskusi informal ya, tapi dalam agenda rapat belum. Karena memang pilihan kita juga sangat terbatas,” ujarnya, Senin (12/8/2024).

“Yang kita tahu kemarin PKS sudah mengajukan pasangan calon. Sehingga itu menyulitkan kita untuk memikirkan alternatif. “Dengan berakhirnya surat tugas itu, kan, berarti kita jadi bingung, ini," tambahnya.

Deddy menyebut pihaknya mendengar partai-partai yang mendukung Anies masih mempertimbangkan kepentingan mereka. “Sehingga menyulitkan kita untuk melakukan simulasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Deddy menilai PKS tidak akan mengajukan Anies dan, dengan berakhirnya tenggat waktu surat tugas seperti yang diberitakan, maka Anies tidak memiliki partai. “Kita sudah lama analisa bahwa Anies itu enggak akan maju karena ada yang berkenan kalau Anies sampai maju,” ujarnya.

Deddy mengatakan tenggat waktu bagi pihaknya untuk mengajukan pasangan calon adalah 29 Agustus – sesuai deadline dari KPU Jakarta. “Kalau bisa maju sendiri sih, pasti kita maju. Masalahnya kan kita enggak cukup kursi untuk maju [sendiri],” katanya.

PDI-P menempati urutan nomor dua dalam pemilihan legislatif Jakarta 2024 dengan memenangkan 15 dari 106 kursi di DPRD Jakarta.

Di sisi lain hubungan Anies Baswedan dengan PKS terbilang akrab sejak Pilgub Jakarta 2017. Tetapi sinyal keretakan hubungan antara Anies dengan PKS mulai tampak di hadapan publik.

Munculnya pernyataan resmi dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu tentang kemungkinan partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres--kini menjadi KIM plus membuat kans Anies pada Pilgub Jakarta melalui PKS memudar. 

Tak hanya itu, sinyal kuat komitmen untuk Anies hingga kini belum muncul.

PKS melalui musyawarah Majelis Syuro XI di Jakarta, beberapa hari lalu, menyatakan sikap bakal merapat ke barisan Prabowo Subianto. Alasannya karena PKS merupakan partai yang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.

Secara resmi PKS belum mengambil keputusan terkait kandas tidaknya hubungan dengan Anies pada Pilgub Jakarta, PKS berupaya memberikan opsi menyodorkan kadernya jika hubungan tersebut berlangsung. 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan PKS berencana memajukan Anies-Sohibul Iman. Pasangan ini telah dikomunikasikan juga ke Prabowo.

Sinyal keretakan Anies-PKS makin tampak pada saat PKS mulai merancang opsi-opsi lainnya. PKS beralasan partainya masih belum memenuhi ambang batas suara sah untuk mengajukan calon pada Pilgub Jakarta. 

PKS menyebut bahwa salah satu opsi yang akan mereka ambil adalah melakukan komunikasi dengan KIM.

Dalam Pemilu Anggota DPRD Jakarta 2024, PKS hanya mendapatkan 18 kursi dari 106 kursi yang diperebutkan. Dengan jumlah tersebut, PKS tak mungkin mengusung sendiri bakal cagub dan cawagub karena belum memenuhi syarat minimal 22 kursi DPRD. PKS perlu berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung bakal cagub dan cawagub.

Gaya berpolitik Anies Baswedan kerap mengundang simpati para kader dan simpatisan PKS.  Citra "Anies adalah PKS" menyiratkan bahwa Anies merupakan bagian dari partai dakwah tersebut.

Gaya komunikasi Anies ketika maju sebagai cagub pada Pilgub DKI Jakarta pada 2017 ketika melawan Ahok-Djarot pun searah dengan gaya komunikasi PKS.

Tak heran, simpatisan PKS pun semakin bersimpati dan mendukung penuh sikap politik yang diambil Anies. 

PKS adalah Anies atau Anies adalah PKS hanya akan tinggal cerita jika pecah kongsi antara PKS dengan Anies benar-benar terjadi di Pilgub Jakarta mendatang.