Perayaan HUT RI ke-79 di IKN Habiskan Anggaran Rp87 M, Begini Kata DPR

Jakarta, MI - Anggaran perayaan upacara HUT RI ke-79 meningkat drastis dibanding pada perayaan HUT RI ke-78 pada tahun 2023 yang digelontorkan sebest Rp53 miliar dari APBN berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Adapun penyebab naiknya anggaran pada tahun ini karena perayaan HUT RI diadakan di dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Sedangkan Kemenkeu melaporkan, pada tahun 2024 anggaran untuk penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN menelan Rp87 miliar.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebut salah satu penyebab membengkaknya anggaran HUT RI tahun ini karena belum tersedianya perlengkapan-perlengkapan untuk menyukseskan upacara di IKN. 

"Jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar. Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana," kata Isa dalam konferensi pers APBN di Jakarta, dikutip Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, Isa menyebut, anggaran HUT RI di IKN meningkat 64,15% ketimbang tahun lalu, membengkaknya anggaran tersebut juga dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana fisik yang belum lengkap dan membutuhkan akses khusus hingga persiapan jamuan untuk para tamu negara.

"Rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya kemudian penyiapan sarana fisik itu kemudian yang perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar, dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini," paparnya.

Kritikan DPR Soal Bengkaknya Anggaran Perayaan HUT RI ke-79 di IKN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher, mengkritik pernyataan pemerintah soal membengkaknya anggaran peringatan HUT RI ke-79 di IKN sebagai kewajaran.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Kata dia, semestinya pemerintah tak perlu memaksakan membuat perayaan HUT RI di dua tempat, jika IKN masih belum siap karena itu hanya akan menghabiskan anggaran. 

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” ujarnya.

Jika pemerintah peka, lanjut Netty, seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Netty menilai, kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan.

“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna,” terang Netty.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar total anggaran pelaksanaan HUT ke-79 RI, termasuk biaya acara di IKN, dibuka ke publik.

“Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” tegasnya.

Selain Netty, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus juga mengingatkan pemerintah agar tak berlebihan dalam mengeluarkan uang negara untuk merayakan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus nanti. 

Guspardi mengaku, dirinya khawatir nantinya hal itu akan menciptakan persepsi negatif di masyarakat kepada pemerintah yang dianggap melakukan pemborosan uang negara.

"Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).

Sebab kata dia, berdasarkan kabar yang tersiar, Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN.

"Saya paham pemerintah ingin memberikan yang terbaik di peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun jangan sampai dianggap boros sehingga merusak citra birokrasi," ujarnya. 

Lebih lanjut, Guspardi menilai, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.

“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?” pungkasnya.