Kemenag Diminta Pastikan Kuota untuk Jamaah Haji Indonesia

wisnu
wisnu
Diperbarui 11 April 2022 06:23 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama memastikan jumlah jamaah haji Indonesia, Hal itu disampaikan Aceh setelah pemerintah Arab Saudi membuka pelayanan ibadah haji bagi satu juta orang pada musim haji tahun 1443 Hijriah/2022. "Kementerian Agama harus segera memastikan berapa jumlah pasti yang diberikan bagi Indonesia karena menyangkut dengan persiapan anggaran yang akan dibebankan kepada setiap jamaah haji," kata Ace Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (10/4). Dibukanya kembali penyelenggaraan haji tahun 2022 telah menjawab kepastian pelaksanaan haji. Menurut dia, kebijakan pemerintah Arab Saudi itu bagi Indonesia, perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan teknis terutama yang penting adalah kepastian alokasi kuota bagi muslim Indonesia. "Kami Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR saat ini akan segera menetapkan bipih (biaya yang disetorkan setiap jamaah) berdasarkan atas jumlah kuota," ujarnya. Ace menilai, penyusunan bipih akan dihitung berdasarkan atas kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri, dan keperluan jamaah lainnya yang dibutuhkan para jamaah. Menurut Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR itu, pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Pemerintah Arab Saudi. "Yang sangat penting juga Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada calon jemaah haji di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa," katanya. Jumlah calon jemaah haji di atas 65 tahun cukup banyak. Bahkan jika diperlukan Pemerintah Indonesia melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini. Menurut dia, yang patut diupayakan pemerintah Indonesia agar menambah kuota adalah dengan melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar kuota negara lain yang tidak termanfaatkan untuk dapat dialokasikan bagi jamaah haji Indonesia. Ace menilai upaya tersebut sebagai upaya Indonesia untuk semakin memperkecil antrian calon jemaah haji yang sangat panjang. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi membuka pelayanan ibadah haji bagi satu juta orang pada musim haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi setelah selama dua tahun menerapkan pembatasan ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Gus Yahya: Ulama Harus Mampu Mengayomu dan Mengasihi Umat

Berita Selanjutnya

Kalau Jadi Dilaksanakan, Puan Minta Penyampaian Pendapat Mahasiswa Berjalan Kondusif

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

1 jam yang lalu

Nusantara
Wagub Malut Sarbin Sehe menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Malut (Foto: Dok MI/Humas DPRD Malut)

Pendapatan Transfer Anjlok, Pemprov Malut Waspada Fiskal

2 jam yang lalu

Hukum
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022–2024 inisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025 inisial ARL mengenakan rompi tahanan Kejati Sumut (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

2 jam yang lalu

Hukum
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022–2024 inisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025 inisial ARL mengenakan rompi tahanan Kejati Sumut (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

3 jam yang lalu

Nasional
Kawasan Gunung Lawu (Foto: Ist)

Viral Isu Lelang Gunung Lawu, ESDM Buka Suara

6 jam yang lalu

Nusantara
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Fauji Mamole (Foto: Dok MI)

Apakah Rp19 Miliar Itu Sudah Mengubah Nasib Nelayan Malut?

6 jam yang lalu