BGN Kembalikan Rp70 Triliun Anggaran MBG ke Presiden Prabowo karena Tak Terserap

Jakarta, MI - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini. Lembaga tersebut memutuskan untuk mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau seluruh penerima manfaat di berbagai daerah. 

Namun, dari alokasi Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun, tidak semuanya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," jelas Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Dadan menyampaikan, untuk tahun depan dukungan pemerinttah meningkat secara signifikan. BGN akan memperoleh anggaran sebesar Rp268 triliun, menjadikannya instansi dengan alokasi dana terbesar di kabinet.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan senilai Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG.

"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," kata Dadan.

Selain anggaran, Dadan menyebut sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi kunci dalam pelaksanaan program MBG. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, merata dan berkelanjutan.

Dalam hal SDM, Dadan memastikan bahwa pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi. Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG). SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," jelas Dadan.

Ia menambahkan, kunci ketiga adalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN, namun karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," ujar Dadan.

BGN mencatat untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.

Dadan mengungkapkan, dari alokasi anggaran sebesar Rp6 triliun yang disiapkan untuk pembangunan 1.542 SPPG tahun ini, belum satu pun proyek yang terealisasi hingga Agustus 2025 melalui mekanisme tersebut.

Sebaliknya, berkat partisipasi aktif para mitra, sudah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, seluruhnya hasil kolaborasi BGN dan mitra pembangunan.

"Kehadiran Anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner BGN yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," tutur Dadan.

Saat ini, tercatat sebanyak 30.000 mitra telah bergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi dan sisanya masih tahap verifikasi. Ditargetkan akhir tahun ini 25.400 di daerah algomirasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.