Begini Cara Anies Atasi Ketimpangan Pelayanan Air Bersih di Jakarta

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 September 2021 20:53 WIB
Monitorindonesia.com – Ketimpangan dalam mendapatkan pemenuhan air bersih masih ada di Jakarta. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan cakupan air bersih kepada masyarakat Jakarta. Caranya, dengan pelayanan air minum perpipaan dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa diakses semua wilayah termasuk di kepulauan. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, masalah paling mendasar yang dihadapi warga dengan kemampuan ekonomi rendah adalah mereka harus membayar mahal demi bisa mendapatkan air bersih. Sementara kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas justru mendapatkan harga yang lebih murah. “Bagi mereka yang secara status sosial ekonomi tinggi, itu biaya perolehan airnya lebih murah dibandingkan rakyat yang sosial ekonominya lemah, justru biaya yang dikeluarkan terhadap air itu sering tinggi,” ucap Anies dalam diskusi Balkoters Talk dengan tema “Pelayananan Merata Air Minum Jakarta” yang digelar secara virtual, Rabu (1/9/2021). Untuk mengatasi masalah tarif ini, pihaknya telah mengajukan subsidi penggunaan air bersih sebesar Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang layanannya disediakan oleh PAM Jaya. Dengan adanya subsidi ini, warga di Kepulauan Seribu yang sebelumnya harus membayar Rp 32.500 per meter kubik air sekarang menjadi Rp 3.500 per meter kubik. Turunnya hampir 90 persen sehingga membayar hanya kurang lebih 10 persen. “Begitu juga dengan warga Jakarta yang di daratan, ketika membeli air penjual gerobak ini mereka membayar sekitar Rp 70.000 per meter kubik. Kira-kira untuk satu bulan itu mereka keluarkan Rp 600.000 per bulan untuk konsumsi air bersih,” jelasnya. Selain mengurangi tarif, pihaknya melalui PAM Jaya juga telah menyediakan kios air di daerah yang belum terjangkau air perpipaan. Sementara untuk di Kepulauan Seribu, pihaknya menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang bisa mengubah air laut menjadi air siap minum. Dengan beralihnya masyarakat memanfaatkan kios air, maka dampak positifnya mereka akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan mengurangi efek penurunan tanah. “Subsidi, SWRO, dan kios air adalah solusi jangka pendek. Ini bukan solusi permanen. Kita harus terus-menerus mengikhtiarkan solusi yang permanen yang lebih sustainable, yaitu jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air,” pungkasnya. (Zat)                    

Topik:

DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Lokasi Penurunan Permukaan Tanah di Jakarta Makin Berkurang

Berita Selanjutnya

Pegawai PT Transjakarta Baru 60 Persen Disuntik Vaksin Covid-19

Berita Terkait

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB

Hukum
Rumah mewah diduga milik Dirja Abdul Kadir (kanan) di Duren Sawit Jakarta Timur dan dan Dirja Abdul Kadir (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi EO KPU Jakarta dan Rumah Mewah Dirja Abdul Kadir

25 April 2025 21:50 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Ist)

Pramono Sebut Program Pemutihan Ijazah Siswa Telah Selesai: Tinggal Nanti Seremoninya

8 Maret 2025 19:56 WIB